SOKOGURU - Langkah Pemprov Jakarta dalam menetapkan APBD Jakarta 2026 di tengah penurunan kapasitas fiskal yang signifikan menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Pramono Anung.
Meskipun terdapat tekanan akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat hingga belasan triliun rupiah, kebijakan ini dirancang agar tidak memukul langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Baca Juga:
Fokus pada efisiensi belanja daerah diharapkan mampu menjaga ritme pembangunan kota tanpa harus mengorbankan sektor pelayanan publik yang selama ini menjadi sandaran utama warga ibu kota.
Pemprov Jakarta resmi menyepakati nilai APBD 2026 di angka Rp 81,32 triliun. Keputusan ini diambil saat kapasitas fiskal daerah sedang tertekan hebat.
Walau anggaran diperketat, pos subsidi transportasi, sekolah, kesehatan, hingga proyek infrastruktur vital tetap dijaga demi stabilitas ekonomi warga.
Anggaran Rp 81,32 triliun tersebut sah lewat Perda 4/2025 dan Pergub 44/2025. Regulasi ini resmi diundangkan pada penghujung tahun, 23 Desember 2025.
Gubernur Jakarta Pramono Anung, menjelaskan bahwa struktur anggaran tersebut terdiri atas pendapatan daerah yang ditargetkan mencapai Rp 71,45 triliun dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 9,87 triliun.
Untuk pos pengeluaran, Jakarta memplot Rp 74,28 triliun pada belanja daerah. Sementara itu, jatah pengeluaran pembiayaan dipatok sebesar Rp 7,04 triliun.
Jika dikomparasi, plafon 2026 ini merosot sekitar Rp 10,54 triliun. Sebelumnya, pada periode 2025, total dana APBD Jakarta menyentuh Rp 91,86 triliun.
“APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan. Pemprov Jakarta berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta,” ujar Pramono.
Penyusutan nilai APBD ini dipicu jebloknya dana Transfer ke Daerah (TKD) pusat. Dari Rp 26,14 triliun di 2025, kini hanya tersisa Rp 11,16 triliun saja.
Faktor koreksi paling dalam datang dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak. Sektor ini tercatat mengalami defisit penerimaan hingga angka Rp 14,79 triliun.
Namun, Pramono menjamin pemotongan ini tak akan mengganggu pelayanan publik. Target pembangunan diyakini tetap berjalan sesuai rencana kerja pemerintah.
Prioritas Belanja dan Infrastruktur
Fokus utama Jakarta tahun depan mencakup penanggulangan banjir, polusi sampah, hingga stunting. Efisiensi dilakukan agar program tetap tepat sasaran.
Michael Rolandi, Kepala BPKD Jakarta, menyebut belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai 43,06%. Angka ini lebih tinggi dari standar regulasi 40%.
Sebagai langkah konkret, Rp 3,77 triliun dialokasikan untuk pembenahan fisik kota. Ini krusial bagi Jakarta dalam menjaga daya saing ekonomi nasional.
Sektor kualitas SDM menjadi penerima dana terbesar, yakni Rp 17,58 triliun. Pemerintah ingin warga Jakarta lebih kompetitif di kancah internasional.
Untuk penguatan ekonomi berkelanjutan, dana Rp 582 miliar telah disiapkan. Selain itu, Rp 2,70 triliun dipacu guna mendorong kemandirian hidup warga.
Reformasi birokrasi dan tata kelola yang responsif mendapat suntikan Rp 2,36 triliun. Fokusnya adalah percepatan pelayanan berbasis teknologi digital.
Mobilitas warga dan kawasan TOD (Transit Oriented Development) dikucur Rp 7,82 triliun. Langkah ini dibarengi dana ketahanan iklim Rp 6,27 triliun.
Teknis PU dan Penanganan Banjir
Dinas PU membagi dana ke pos-pos mendesak. Pengendalian banjir tetap memegang porsi besar senilai Rp 3,64 triliun untuk normalisasi dan pompa air.
Urusan limbah dan sampah mendapat pagu Rp 1,38 triliun. Sisanya, sekitar Rp 289,72 miliar, digunakan untuk perawatan jembatan serta jalan layang.
Jakarta konsisten mensubsidi mobilitas warga. Transjakarta mendapat porsi Rp 3,75 triliun agar tarif tetap terjangkau bagi pengguna harian busway.
Untuk moda kereta, MRT dijatah Rp 536,70 miliar dan LRT Rp 325,28 miliar. Bus Sekolah gratis tetap berlanjut dengan biaya operasional Rp 105,38 miliar.
Transportasi perairan atau kapal pelayaran juga disubsidi Rp 100,19 miliar. Semua ini dilakukan demi menekan beban biaya hidup masyarakat Jakarta.
Sektor Pendidikan dan Beasiswa
Total belanja pendidikan mencapai Rp 19,75 triliun (26,59% APBD). Persentase ini jauh di atas batas minimal 20% yang diamanatkan oleh undang-undang.
KJP Plus mendapat jatah Rp 3,25 triliun dan KJMU sebesar Rp 399 miliar. Program sekolah swasta gratis juga didukung dengan anggaran Rp 282,46 miliar.
Program pelatihan kerja dan Mobile Training Unit disokong dana Rp 63,44 miliar. Tujuannya agar serapan tenaga kerja lokal di Jakarta semakin meningkat.
Ada pula pos untuk pelatihan SIM A senilai Rp 1,2 miliar dan bina mandiri Rp 4,33 miliar. Produktivitas pekerja dipacu dengan dana Rp 1,25 miliar.
Iuran BPJS Kesehatan warga ditanggung sebesar Rp 1,40 triliun. Sementara itu, belanja alat kesehatan dan Pasukan Putih dianggarkan cukup signifikan.
Bansos lansia (KLJ) mendapat Rp 625,89 miliar, anak (KAJ) Rp 100,10 miliar, dan disabilitas Rp 76,45 miliar. UMKM juga didukung lewat dana pemberdayaan.
Sektor digital tak luput dari perhatian. Managed service CCTV dipatok Rp 185,29 miliar guna memperkuat keamanan dan sistem deteksi dini banjir kota.
Secara keseluruhan, APBD 2026 adalah cermin ketangguhan fiskal Jakarta. Meski transfer pusat turun, kesejahteraan warga tetap menjadi komitmen utama. (*)
