SOKOGURU - Di banyak daerah, urusan bantuan pangan bukan sekadar soal angka di layar, melainkan menyangkut dapur yang harus tetap mengepul setiap hari.
Ketika data keluarga tidak lagi mencerminkan kondisi nyata, bantuan yang seharusnya meringankan justru bisa terlewat.
Di sinilah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN memegang peran krusial dalam menentukan status penerima BPNT.
Upaya pemerintah menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasaran terus mengalami penyempurnaan.
Salah satu fondasi pentingnya adalah penggunaan DTSEN sebagai basis data terpadu yang menyatukan informasi sosial dan ekonomi masyarakat dari berbagai sumber resmi.
Sistem ini dirancang untuk memotret kondisi keluarga secara lebih objektif, bukan sekadar berdasarkan laporan lama atau asumsi administratif.
Dalam konteks Bantuan Pangan Non Tunai, DTSEN menjadi penentu utama apakah sebuah keluarga masih layak menerima bantuan atau tidak.
Data tentang jumlah anggota keluarga, pekerjaan, penghasilan, hingga kondisi tempat tinggal menjadi bahan penilaian sistem.
Ketika satu elemen saja tidak sesuai kenyataan, dampaknya bisa langsung terasa pada status bantuan.
BPNT sendiri merupakan program perlindungan sosial yang bertujuan menjaga ketahanan pangan keluarga miskin dan rentan.
Bantuan diberikan dalam bentuk saldo non tunai yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan pokok melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Skema ini dipilih agar bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar, bukan konsumsi lain.
Masalah muncul ketika kondisi keluarga berubah, sementara data di DTSEN tertinggal.
Ada keluarga yang penghasilannya menurun, anggota bertambah, atau justru kehilangan sumber nafkah, tetapi belum tercatat dalam sistem.
Sebaliknya, tidak sedikit pula keluarga yang kondisi ekonominya sudah membaik namun masih tercatat sebagai penerima karena data lama belum diperbarui.
Pemutakhiran data menjadi jembatan keadilan dalam distribusi bantuan. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa memastikan bahwa BPNT diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Di saat yang sama, pemutakhiran mencegah bantuan terus mengalir ke keluarga yang sebenarnya sudah tidak lagi masuk kategori sasaran.
DTSEN memuat informasi yang diverifikasi dan dipadankan lintas lembaga, sehingga setiap perubahan data memiliki konsekuensi langsung terhadap kebijakan bantuan.
Inilah sebabnya masyarakat didorong untuk aktif memastikan data keluarga sesuai kondisi terbaru, bukan menunggu hingga bantuan bermasalah.
Di lapangan, banyak warga baru menyadari pentingnya DTSEN setelah bantuan tidak lagi diterima.
Ada yang mengaku kaget ketika saldo BPNT tidak masuk, padahal sebelumnya rutin cair.
Setelah ditelusuri, penyebabnya sederhana: data penghasilan atau komposisi keluarga tidak pernah diperbarui sejak bertahun-tahun lalu.
Pemerintah menegaskan bahwa pemutakhiran data bukan bertujuan mengurangi bantuan, melainkan menata ulang agar lebih adil.
Ketika satu keluarga sudah mampu, bantuan dialihkan kepada keluarga lain yang kondisinya lebih mendesak. Logika ini menjadi dasar penataan bansos berbasis data tunggal.
Ke depan, DTSEN diproyeksikan menjadi rujukan utama berbagai program perlindungan sosial.
Artinya, akurasi data keluarga bukan hanya berdampak pada BPNT, tetapi juga bantuan lain yang akan menyusul.
Pertanyaannya kini, sudahkah data keluargamu benar-benar mencerminkan kondisi hari ini?
