SOKOGURU - Pemerintah tengah menyiapkan peluncuran program sekolah rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. 

Program ini merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto yang secara khusus ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Sekolah rakyat ini merupakan upaya pemerintah untuk membuka akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah. 

Anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam desil satu berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Desil satu mengacu pada kategori masyarakat yang tergolong miskin ekstrem. 

Kelompok inilah yang menjadi prioritas utama dalam program sekolah rakyat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

Tak hanya berdasarkan data ekonomi, pemerintah juga memprioritaskan calon siswa yang tinggal di sekitar lokasi sekolah rakyat dan termasuk dalam kelompok desil satu menurut DTSEN.

Program ini berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Hingga saat ini, sebanyak 53 sekolah rakyat telah dipersiapkan dan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, mencakup Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, hingga Papua.

Sekolah rakyat akan membiayai seluruh kebutuhan peserta didik tanpa dipungut biaya sedikit pun. 

Fasilitas yang ditanggung meliputi seragam sekolah, makanan, akomodasi, peralatan belajar, dan kebutuhan lainnya secara menyeluruh oleh pemerintah.

Sekolah rakyat dirancang dengan sistem pembelajaran menyerupai model asrama. 

Dengan pendekatan ini, proses pendidikan akan diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas belajar para siswa tetap terjaga.

Meski dikelola oleh Kementerian Sosial, proses evaluasi tidak dilakukan sendirian. 

Pemerintah akan melibatkan lembaga profesional yang memiliki kemampuan dalam menilai berbagai aspek kompetensi siswa secara objektif.

Lembaga-lembaga ini akan menilai berbagai kompetensi yang dimiliki siswa, mulai dari aspek gizi, kesehatan, kecerdasan intelektual (IQ), kedisiplinan, hingga kecerdasan mental. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan perkembangan siswa berjalan secara menyeluruh.

Dalam hal kurikulum, sekolah rakyat akan menggunakan pendekatan yang mirip dengan sekolah umum. 

Namun, terdapat perbedaan dalam fleksibilitasnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyatakan, “Kurikulum sekolah ini memiliki model kurikulum multi-entry dan multi-exit.”

Artinya, anak-anak dapat bergabung di sekolah rakyat tanpa harus masuk secara serentak di awal tahun ajaran. 

Proses penerimaan dilakukan secara bertahap, memungkinkan fleksibilitas waktu masuk bagi setiap siswa sesuai kondisi masing-masing.

Agar pelaksanaan program ini berjalan maksimal, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah akan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. 

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa inisiatif Presiden Prabowo dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Program sekolah rakyat bukan sekadar solusi pendidikan, tetapi merupakan strategi jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. 

Dengan membebaskan biaya dan memberikan dukungan penuh, pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam membangun generasi muda yang lebih baik.

Apakah model sekolah rakyat ini akan menjadi solusi efektif untuk masalah pendidikan di Indonesia? 

Mari ikuti terus perkembangan implementasi program ini dan ikut serta dalam diskusi demi masa depan pendidikan yang lebih merata. (*)