SOKOGURU - Pemerintah kembali menyampaikan informasi penting terkait kelanjutan bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Fokus perhatian kini tertuju pada penerima manfaat yang berada di bawah usia 40 tahun.
Apakah bantuan mereka akan dihentikan? Berikut penjelasan resmi yang perlu diketahui masyarakat.
Menteri Sosial Republik Indonesia menegaskan bahwa bersama Wakil Menteri, ia secara aktif melakukan kunjungan langsung ke lapangan guna bertemu dan berdialog dengan para KPM.
Kegiatan ini dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kondisi dan latar belakang para penerima manfaat di berbagai wilayah.
Menurut Menteri Sosial, kunjungan tersebut juga bertujuan memberikan semangat kepada KPM yang masih berada di usia produktif agar segera naik kelas secara ekonomi.
Mereka diharapkan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan, tetapi mulai memanfaatkan program pemberdayaan yang ditawarkan pemerintah.
Perubahan pendekatan ini tidak menyasar seluruh kelompok penerima.
Lansia dan penyandang disabilitas tetap menjadi prioritas penerima perlindungan sosial dan bantuan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok rentan tersebut.
Menteri Sosial menyampaikan bahwa perubahan kebijakan ini bertujuan agar program pengentasan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
"Dengan sistem yang terpadu, bantuan sosial tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi," tegasnya.
Dalam momentum Ramadan, Mensos mengakui bahwa penyaluran bansos tahap pertama mengalami keterlambatan.
Hingga kini, baru sekitar 25% dari total bantuan yang telah tersalurkan kepada masyarakat.
Setelah Hari Raya Idulfitri, pemerintah menargetkan percepatan distribusi bansos.
Penyaluran tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan Mei mendatang. Proses ini didahului dengan verifikasi data melalui metode drone check.
Sebelum bansos tahap dua disalurkan, dilakukan pengecekan ulang terhadap data penerima.
Tujuannya adalah memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke pihak yang tepat.
Data penerima manfaat bersifat dinamis sehingga terus diperbarui sesuai kondisi terbaru.
Mensos menekankan bahwa saat ini belum ada revisi besar dalam kebijakan bansos.
Pemerintah terus melakukan koordinasi dan perbaikan basis data guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi program bantuan sosial.
Khusus bagi KPM yang berusia di bawah 40 tahun, pemerintah mendorong mereka mengikuti program pemberdayaan seperti pelatihan kewirausahaan, akses ke permodalan, dan bimbingan usaha mikro.
Harapannya, mereka bisa bertransformasi menjadi individu yang lebih mandiri secara ekonomi.
Pemerintah kini ingin memberikan "kail", bukan hanya "ikan", bagi masyarakat.
Semangat ini diharapkan dapat membantu para penerima manfaat menjadi pelaku usaha produktif yang mampu menopang ekonomi keluarganya sendiri.
Langkah transformasi ini menjadi bagian penting dari strategi besar pengurangan kemiskinan di Indonesia.
Dengan mengarahkan penerima manfaat menuju kemandirian, pemerintah berharap dapat membangun masyarakat yang tangguh dan tidak terus bergantung pada bantuan.
Bagi para KPM yang masih muda dan berada dalam usia produktif, kini adalah waktu yang tepat untuk berubah.
Manfaatkan berbagai peluang pemberdayaan agar dapat menjadi agen perubahan ekonomi di lingkungan keluarga dan masyarakat. (*)
