SOKOGURU, JAKARTA- Pemerintah melakukan inspeksi mendadak (sidak) sekaligus monitoring harga pangan di sejumlah wilayah Jawa Barat menjelang Tahun Baru 2026.
Sidak dilakukan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Direktur Reskrimsus Polda Jawa Barat untuk memastikan harga sembilan bahan pokok (sembako) tetap stabil, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta menjamin ketersediaan stok pangan hingga memasuki tahun 2026.
Demikian disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dalam keterangan resmi Kementerian BUMN, Senin, 29 Desember 2025.
Baca juga: Stabilisasi Harga Pangan Prioritas Pemkot Bandung Jelang Nataru, Kenaikan Harga Cabai Jadi Perhatian
“Monitoring ini kami lakukan untuk memastikan masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Barat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar dan sesuai ketentuan pemerintah,” ujarnya.
Ahmad Rizal bersama rombongan turun langsung ke beberapa titik strategis, meliputi pasar tradisional seperti Pasar Kosambi dan Pasar Sederhana, ritel modern di wilayah Jawa Barat, hingga Gudang Bulog Cisaranten Kidul, Minggu, 28 Desember.
"Dari hasil pantauan di lapangan, khususnya untuk komoditas beras, harga sangat stabil dan berada di bawah HET,” imbuhnya.
Baca juga: Walikota Farhan: Jelang Nataru Harga Pangan Terkendali, Buruan Sae Jadi Penyangga Psikologis Warga
Dalam sidak tersebut, rombongan memantau secara langsung harga dan ketersediaan komoditas pangan utama, antara lain beras, minyak goreng, telur ayam ras, cabai, daging, serta kebutuhan pokok lainnya.
Dialog juga dilakukan dengan pedagang dan pengelola pasar guna memperoleh gambaran nyata terkait kondisi pasokan, tingkat permintaan, serta kendala distribusi menjelang hari besar dan akhir tahun.
“Berdasarkan hasil pemantauan kami di sejumlah pasar di Jawa Barat terpantau harga beras medium dengan HET Rp13.500 per kilogram dijual rata-rata di bawah itu, sementara beras premium dengan HET Rp14.900 per kilogram dijual rata-rata Rp14.500 per kilogram. Selanjutnya Minyakita juga terpantau dijual sesuai HET sebesar Rp15.700,” ujar Ahmad Rizal.
Baca juga: Produksi Telur Ayam Ras Nasional Melebihi Kebutuhan, Ketersediaan Telur Aman Sampai Lebaran 2026
Selain itu, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan Perum Bulog juga ditemukan dijual sesuai ketentuan Badan Pangan Nasional, yakni Rp12.500 per kilogram.
Di Jawa Barat, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai sekitar 74 ribu ton, sementara secara nasional telah menembus 795 ribu ton.
Penyaluran ini dinilai berperan besar dalam menjaga keterjangkauan harga beras dan menekan potensi gejolak harga di tingkat konsumen.
Dari sisi ketersediaan, kondisi stok beras di Jawa Barat dinilai sangat aman.
Hingga saat ini, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog di wilayah Jawa Barat mencapai sekitar 530 ribu ton.
Secara nasional, stok CBP tercatat sebesar 3,45 juta ton, sehingga dinilai mampu menjamin pasokan beras bagi masyarakat hingga melewati periode Natal dan Tahun Baru 2026.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan, pihaknya terus memantau tingkat inflasi, terutama pada momen peningkatan permintaan seperti menjelang tahun baru.
"Komunikasi yang efektif kami bangun dengan seluruh komponen untuk memantau terus perkembangan inflasi dan Alhamdulillah di akhir tahun ini inflasi di Jabar terjaga", ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan di daerah, seluruh Kantor Wilayah Perum BULOG di Jawa Barat juga telah mendirikan Posko Pemantauan Harga Pangan selama periode Natal dan menjelang Tahun Baru.
Posko itu berfungsi sebagai pusat monitoring, koordinasi lintas instansi, serta sarana respons cepat terhadap dinamika harga dan pasokan pangan.
Melalui rangkaian sidak dan monitoring ini, Perum BULOG menegaskan komitmennya untuk terus hadir menjaga stabilitas pangan di daerah.
Dengan sinergi kuat antarinstansi, pemerintah optimistis masyarakat dapat menyambut Tahun Baru 2026 dengan aman, tenang, dan tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pangan pokok. (SG-1)
