SOKOGURU - Kabar menggembirakan hadir bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Jumat, 13 Juni 2025. 

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedua, lengkap dengan tambahan penebalan senilai Rp400.000. Distribusi dilakukan secara bertahap melalui bank-bank mitra negara.

Sedikitnya 28 kabupaten/kota di Indonesia telah memulai proses pencairan bantuan sosial PKH tahap kedua dan BPNT periode yang sama. 

Langkah ini menjadi bagian dari upaya nasional dalam meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus melakukan percepatan dalam pendistribusian bansos. 

Salah satu tujuannya adalah memperkuat daya beli rakyat di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi. 

Dana bansos disalurkan melalui bank seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BSI agar lebih efisien dan terjamin.

Tambahan bantuan atau penebalan bansos yang diberikan mencapai Rp200.000 per bulan selama Juni dan Juli 2025. 

Dengan total Rp400.000, penebalan ini khusus menyasar penerima manfaat sembako dari program BPNT.

Penyaluran bantuan tambahan menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi kelompok rentan. 

Menteri Sosial, Gus Ipul, menyampaikan bahwa proses penebalan sudah dimulai sejak awal bulan Juni.

Pemerintah menargetkan sekitar 18,3 juta KPM menerima PKH, BPNT, dan penebalan bansos pada bulan Juni ini. 

Penyaluran bantuan sudah ramai dibicarakan masyarakat di media sosial, dengan banyak warga mengunggah bukti struk penarikan serta notifikasi saldo masuk.

Beberapa wilayah yang lebih dulu menerima bantuan antara lain Bengkalis, Malang, Tangerang, serta sejumlah daerah di Provinsi Jawa Barat. 

Bank Mandiri dan BSI tercatat sebagai bank yang aktif dalam mempercepat penyaluran dana ke masyarakat.

Dari total 28 kabupaten/kota penerima tahap awal, sebagian besar berada di wilayah Aceh dan Sumatra Utara, termasuk Aceh Barat, Aceh Utara, Banda Aceh, dan Lhokseumawe. 

Gelombang berikutnya mencakup wilayah Sumatra Barat dan daerah lain.

Pemerintah berharap realisasi penyaluran bansos tahap kedua mencapai 95,5% dari total 181 juta lebih KPM. 

Namun, saat ini masih ada 805 ribu KPM yang masuk dalam proses pembukaan rekening kolektif atau burekol, dan 654 ribu di antaranya belum memiliki rekening aktif.

KPM yang tidak lagi menerima bantuan akan muncul sebagai "exclude" di aplikasi SIKS-NG. 

Hal ini bisa disebabkan kondisi ekonomi yang membaik dan masuk ke dalam desil 6 atau lebih, yang menunjukkan tingkat kesejahteraan melebihi kriteria penerima bantuan.

Beberapa faktor yang menyebabkan KPM tidak memenuhi syarat bansos antara lain pekerjaan sebagai ASN, TNI, Polri, CPNS, atau P3K. 

Selain itu, pekerja migran dan pensiunan guru bersertifikasi juga tidak termasuk dalam penerima bansos.

KPM bisa terhapus dari daftar penerima jika tidak lolos verifikasi lapangan atau survei kelayakan. Survei dilakukan oleh pendamping sosial untuk memastikan data akurat. 

Meski demikian, masyarakat tetap bisa mengajukan usulan dan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos.

Kementerian Sosial secara rutin memperbarui data penerima setiap tiga bulan untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan. 

Warga yang merasa berhak disarankan untuk segera memperbarui data atau mengajukan sanggahan. 

Kebijakan bansos ini memberi harapan bagi jutaan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. (*)