SOKOGURU, BANTEN - Nasib 2,2 Juta Toko Kelontong Terancam, Menteri Yandri Siapkan Kopdes Merah Putih Jadi Penyelamat.
Kabar kurang sedap datang bagi para pemilik warung kecil di desa. Sebanyak 2,2 juta toko kelontong dilaporkan gulung tikar akibat gempuran ritel modern.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, kini tengah fokus memperkuat Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih untuk membendung fenomena ini.
Saat berkunjung ke Kota Cilegon, Sabtu (28/2/2026), Yandri secara tegas mengusulkan agar izin pembangunan ritel modern yang baru segera dihentikan total.
Langkah berani ini diambil demi memberi ruang napas bagi ekonomi kerakyatan, terutama di wilayah pelosok yang selama ini sulit bersaing secara modal.
Meski begitu, ia memastikan ritel modern yang sudah terlanjur beroperasi dan memiliki izin resmi tetap diperbolehkan menjalankan bisnisnya seperti biasa.
Pemerintah ingin memastikan transisi ekonomi di desa berjalan stabil tanpa mematikan usaha yang sudah ada, namun tetap memprioritaskan warga lokal.
“Karena Kopdes itu program strategis nasional dan itu memakai dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui Dana Desa, dan targetnya semua Kopdes ada di desa-desa. Jadi usul dari Menteri Desa nanti kalau Kopdes sudah berjalan, ritel modern yang ekspansi baru itu disetop,” kata Yandri.
Menurut politisi PAN ini, Kopdes akan hadir sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat desa dengan skema yang jauh lebih adil dan transparan.
Perbedaan mendasar terletak pada perputaran uangnya. Jika ritel modern memperkaya pemilik saham, Kopdes justru dirancang untuk memakmurkan warga desa setempat.
Hasil keuntungan dari unit usaha ini nantinya akan dibagi secara proporsional demi mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan para anggotanya.
“Memang beda mahzab ekonomi antara ritel modern yang jumlahnya hamper 50 ribu sekarang dengan Kopdes. Kalau ritel modern keuntungan diambil pemilik saham dan pemilik usaha, sementara kalau kopdes itu dibiayai negara, membangun gerai dan sisi bisnisnya, sebagai alat pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan, Kopdes sekurang-kurangnya 20 persen pendapatan menjadi pendapatan desa, dan 80 persen lagi untuk anggota koperasi. Aset kopdes itu aset pemerintah desa, yang menjadi anggota rakyat di desa,” paparnya.
Data mengenai jutaan warung yang mati tersebut didapatkan dari laporan Asosiasi Pedagang Kaki Lima yang merasa terhimpit oleh ekspansi besar-besaran.
Yandri optimistis kehadiran Kopdes tidak akan menjadi ancaman bagi warung kecil yang tersisa, melainkan akan menjadi mitra strategis dalam berbisnis.
“Itu yang disampaikan Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Kopdes Insha Allah tidak akan mematikan warung-warung kelontong karena mereka akan share keuntungan. Sehingga, warung-warung di desa tidak terancam justru lebih dekat dan mendukung,” paparnya.
Terakhir, ia menyarankan agar ritel modern yang sudah eksis berperan sebagai distributor besar di tingkat kabupaten, bukan lagi mengecer di desa.
“Kita minta ritel modern sebagai distributor, tapi di tingkat kabupaten saja untuk para pelaku usaha besar jangan khawatir untuk distributor, tapi yang jualan di desa itu Kopdes,” paparnya. (*)
