SOKOGURU- Harga pangan yang terus melonjak, dari beras hingga minyak goreng, jadi momok utama bagi masyarakat Indonesia belakangan ini.
Tapi kini muncul harapan baru dari desa, bukan dari raksasa pasar atau perusahaan besar, melainkan dari gerakan akar rumput bernama Koperasi Merah Putih.
Program ini digadang-gadang akan menjadi benteng kuat melawan para tengkulak dan memperpendek rantai distribusi bahan pokok yang selama ini terlalu panjang dan penuh permainan harga.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan keyakinannya bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KMP) akan memainkan peran vital dalam mengendalikan harga sembako, khususnya saat pasokan terganggu dan inflasi pangan mengancam.
Dalam sambutannya di Kick Off Pelatihan Capacity Building dan Penguatan Kelembagaan KMP, Zulhas menegaskan bahwa lewat koperasi, bahan pokok akan langsung sampai ke rakyat tanpa harus melalui rantai pasok delapan lapis yang selama ini bikin harga makin mahal.
Koperasi Merah Putih: Solusi Ekonomi Desa, Pengendali Harga Nasional
Menurut Zulhas, jika harga beras naik lebih dari 5 persen, maka Badan Pangan Nasional bisa langsung melakukan intervensi bersama koperasi.
“Kalau beras mahal, naik lebih dari 5 persen, Mas Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) kan harus intervensi agar inflasi enggak tinggi. Gampang, masuk koperasi, pasti sampai kepada rakyat,” ujar Zulhas di hadapan peserta pelatihan, Rabu (25/6/2025).
Ia juga menyebutkan bahwa lewat koperasi, distribusi minyak goreng, gas 3 kg, pupuk, hingga sembako bisa dikendalikan lebih efektif.
“Tinggal dikirim ke koperasi, selesai, harga bisa dikendalikan. Jadi itu fungsi-fungsi yang sangat strategis,” lanjutnya.
Zulhas menyoroti bahwa Indonesia selama ini tidak memiliki infrastruktur operasi pasar yang memadai, sehingga saat terjadi lonjakan harga, negara tidak bisa bertindak cepat.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pun, menurutnya, sering bocor karena adanya praktik pengoplosan di lapangan.
Target 80 Ribu Koperasi, Presiden Prabowo Siap Luncurkan Secara Nasional
Sejauh ini, 80.000 desa telah membentuk koperasi sebagai bagian dari program Koperasi Merah Putih, namun baru sekitar 65.000 unit yang sudah berbadan hukum.
Zulhas menargetkan bahwa seluruhnya akan tuntas berbadan hukum paling lambat 30 Juni 2025.
Peluncuran nasional akan dilakukan pada 19 Juli 2025, dan Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyatakan kesediaannya untuk menghadiri acara besar tersebut.
Ini sekaligus menjadi langkah konkret dalam upaya membangun ketahanan pangan berbasis desa yang tidak bergantung pada spekulasi harga pasar.
Berapa Gaji Pengurus Koperasi Merah Putih?
Banyak masyarakat bertanya soal gaji di Koperasi Merah Putih, terutama bagi yang ingin bergabung sebagai pengelola atau pengawas.
Berdasarkan informasi yang beredar, gaji pengurus berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 8 juta, sedangkan gaji pengawas bisa mencapai Rp 15 juta per bulan, tergantung skala koperasi dan tanggung jawabnya.
Untuk yang ingin mendaftar, cukup akses laman merahputih.kop.id/daftar, pilih skema yang sesuai (Membangun, Mengembangkan, atau Revitalisasi) dan lengkapi dokumen koperasi.
Koperasi Merah Putih 2025 bukan sekadar proyek desa, tapi bagian dari strategi besar menstabilkan harga bahan pokok, menghapus tengkulak, dan memperpendek distribusi.
Jika program ini sukses, maka desa tidak hanya jadi tempat produksi, tapi juga pusat distribusi pangan nasional yang lebih adil dan efisien.
“Yang paling penting pemerintah punya infrastruktur untuk melakukan operasi pasar,” tegas Zulhas.(*)
