SOKOGURU, BALI- Sosialisasi skema pembiayaan, serta pelatihan untuk pengajuan proposal bisnis Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih bagi Satgas Provinsi dan Kabupaten/Kota Kopdes Merah Putih digelar perdana di Bali.
Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus memastikan percepatan pengembangan Kopdes/Kel Merah Putih, terutama dalam hal pembiayaan hingga rencana kemandirian ekonomi di setiap desa.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) Ahmad Zabadi dalam Rapat Koordinasi Regional Kopdes Merah Putih di Kantor OJK Bali, 16 September 2025).
Baca juga: Menkop Ferry: Percepatan Operasionalisasi 80.000 Kopdes Merah Putih Melibatkan Dunia Akademisi
“Provinsi Bali menjadi yang pertama untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi Regional. Selanjutnya akan dilaksanakan di Batam, Kepulauan Riau,” ujarnya dalam keterangan Kemenkop, Kamis, 18 September 2025.
Rakor regional tersebut dihadiri Dinas Koperasi dan UKM dari Provinsi NTB, NTT, Yogyakarta hingga Papua Barat. Di mana Rakor dibagi menjadi enam wilayah meliputi, Bali, Batam, Makassar, Banten, Pontianak, dan Ternate.
Seskemenkop Zabadi mengatakan dalam hal pembiayaan, Kemenkop menekankan perlunya penyederhanaan proses dan prosedur pembiayaan termasuk skema pembiayaan investasi.
Baca juga: Minggu Depan, Kopdes Merah Putih Sudah Bisa Mencairkan Pinjaman Secara Bertahap
“Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan agar pembiayaan tidak hanya untuk modal kerja seperti pembelian produk komunitas dari BUMN, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti gudang dan fasilitas penyimpanan,” katanya.
Menurut Zabadi, hal itu penting mengingat lebih dari 80% Kopdes Merah Putih belum memiliki aset fisik berupa gudang atau bangunan, yang menjadi hambatan dalam penyaluran barang subsidi dan kebutuhan dasar masyarakat.
Sehingga dia menegaskan, rakor itu menjadi momentum untuk mempercepat sosialisasi akses pembiayaan dan distribusi komoditas kepada seluruh pengurus koperasi desa di wilayah masing-masing.
Baca juga: Kemenkop Perkuat Kapasitas SDM Business Assistant Kopdes Merah Putih, Berikut Tugas Seorang BA
“Pemerintah menargetkan agar hingga akhir tahun, lebih dari 80 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah beroperasi secara optimal,” imbuhnya.
Pemerintah, lanjut Zabadi, menegaskan percepatan itu merupakan bagian dari revolusi gerakan koperasi yang tidak hanya berfokus pada distribusi produk.
“Tetapi juga mendorong koperasi sebagai agregator dan konsolidator kegiatan ekonomi masyarakat desa ya g diharapkan mendorong terjadinya kemandirian ekonomi,” tegasnya.
Sebagai wujud peran tersebut, sambung Zabadi, salah satunya pembangunan gudang dengan core storage.
“Itu menjadi wajib yang harus kita siapkan. Makanya Presiden kemarin di Ratas juga menegaskan, wajib adanya ketersediaan gudang. Bahkan Presiden menyebut memulai kembali ukurannya minimal 20x30 meter,” sebutnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Bali yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, mengatakan, Provinsi Bali memiliki 716 Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum.
“Meski demikian, pengembangan koperasi itu awalnya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti permodalan, kompetensi pengurus dan pengawas, minimnya sarana prasarana, serta keterbatasan tenaga pendamping khusus,” katanya.
Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, tambah Tri, Satgas Provinsi Bali bersama Satgas Kota telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk pelatihan kompetensi bagi pengurus dan pengawas koperasi.
“Sudah ada tiga angkatan pelatihan yang diikuti sekitar 90 pengurus Kopdes Merah Putih, dan beberapa kabupaten juga telah melaksanakan pelatihan serupa dengan dukungan anggaran daerah,” jelasnya.
Salah satu hasil penting adalah pendampingan koperasi desa untuk mengakses microsite yang kini menjadi Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes). Hingga kini, sekitar 75% Kopdes Merah Putih di Bali sudah terdaftar dan aktif di Simkopdes.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Nengah Senantara, mengatakan, sebagai mitra utama Kopdes Merah Putih, pihaknya mendukung penuh pengembangan potensi besar koperasi di desa dan kelurahan.
Pembentukan Kopdes juga dipastikan dikawal ketat oleh berbagai lembaga hukum negara, mulai dari KPK, kepolisian, hingga Pemerintah Daerah.
Nengah bahkan menggambarkan Kopdes Merah Purih sebagai ‘bayi ajaib’ yang lahir dengan pengawasan ketat dan modal besar.
Modal yang disiapkan mencapai Rp400an triliun, dan pengawasan dilakukan oleh 18 kementerian/lembaga.
“Hal ini menjadikan koperasi ini memiliki fondasi yang kuat dan pengelolaan yang transparan. Saya optimis, masa depan kemandirian ekonomi di desa kelurahan melalui Kopdes Merah Putih,” ucapnya. (SG-1)
