WAKIL Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengecam keras insiden penembakan lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh otoritas Malaysia, yang menyebabkan satu korban tewas dan empat lainnya luka-luka.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah tegas untuk melindungi warganya dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak Malaysia.
"Duka cita mendalam bagi PMI yang menjadi korban tewas dan luka-luka akibat penembakan di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Kita mengecam keras tindakan kekerasan ini," ujar Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/1).
Baca juga: Indonesia dan Malaysia Perkuat Kerja Sama Strategis dalam Industri Kelapa Sawit
Insiden Tragis di Perairan Tanjung Rhu
Insiden tersebut terjadi pada Jumat (24/1) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Lima PMI, yang terdiri dari 26 orang di dalam sebuah boat, menjadi sasaran tembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).
Para korban disebut tengah berupaya meninggalkan Malaysia secara ilegal ketika boat mereka dikejar oleh kapal patroli APMM.
Menurut informasi, tembakan dilepaskan dari jarak sekitar 20 hingga 25 meter secara membabi buta, menyebabkan satu PMI asal Riau tewas.
Sementara itu, empat lainnya yang terluka, termasuk satu dalam kondisi kritis, berasal dari Aceh.
Baca juga: RI-Malaysia Perkuat Kerja Sama Strategis di Bidang Ekonomi, Energi, dan Pertahanan
DPR RI Kecam Penggunaan Kekuatan Berlebihan
Cucun menilai tindakan otoritas Malaysia tersebut sebagai bentuk penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force).
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. (Dok.DPR RI)
Ia menegaskan, meskipun para PMI melanggar hukum imigrasi, penanganan seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi.
"Kalau memang harus ada peringatan, seharusnya gunakan cara-cara yang lebih soft. Penggunaan senjata api terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan," tegas Cucun.
Desakan Penyelidikan dan Perlindungan bagi PMI
Cucun mendukung langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur yang telah mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendesak penyelidikan mendalam atas insiden ini.
Baca juga: Bertemu Menteri Malaysia, Menaker RI Berharap Pekerja Migran Indonesia Makin Terlindungi
Ia juga meminta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), dan atase kepolisian Indonesia untuk terus berkoordinasi dengan otoritas Malaysia.
Langkah ini penting untuk memastikan penanganan korban, pendampingan hukum, dan akuntabilitas dalam proses hukum di Malaysia.
"Pemerintah harus memastikan bahwa para PMI yang terluka segera mendapatkan bantuan dan perlindungan. Selain itu, jenazah korban yang meninggal harus ditangani dengan baik," ungkapnya.
Seruan Tegas untuk Pertanggungjawaban Malaysia
Sebagai Pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun menyerukan agar Pemerintah Malaysia memberikan pertanggungjawaban penuh atas insiden yang merenggut nyawa warga negara Indonesia.
"Indonesia harus tegas meminta akuntabilitas dari Malaysia. Kita tidak boleh membiarkan kekerasan semacam ini terjadi tanpa konsekuensi hukum," pungkas politkusi dari Fraksi PKB ini.
Insiden ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri, terutama dalam situasi-situasi rawan yang melibatkan otoritas keamanan negara lain. (SG-2)
