MODELING kawasan tambak budi daya ikan nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (8/5). Modeling tambak modern itu siap menjadi lokomotif industrialisasi nila salin di Indonesia.
"Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirrahim, saya resmikan modeling kawasan tambak budi daya nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang," ujar Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, seperti dikutip kkp.go.id.
Kepala Negara menyebut, pembangunan modeling sebagai langkah tepat untuk menjawab tingginya permintaan ikan nila di pasar domestik maupun global. Operasional modeling juga menyerap banyak tenaga kerja.
Baca juga: KKP Siap Resmikan Modeling Budi Daya Nila Salin di Karawang Jawa Barat
Jika produktivitas BINS berjalan optimal, sambung Jokowi, pemerintah siap merevitalisasi tambak-tambak udang idle di wilayah Pantura untuk pengembangan budi daya nila salin. Tambak-tambak udang idle menurut data luasnya mencapai 78 ribu hektare (ha).
"Kita lihat ini dulu, kalau sangat visible, kita akan siapkan melalui APBN 2025 atau 2026, dan saya akan sampaikan kepada pemerintah yang baru agar mimpi besar ini bisa direalisasikan," imbuh Presiden.
Modeling kawasan tambak budi daya ikan nila salin dibangun KKP di lahan seluas 80 ha yang berada di area BLUPPB Karawang. Total produksinya mencapai 7.020 ton per tahun atau senilai Rp196,5 miliar dengan asumsi harga jual nila salin Rp28 ribu/kilogram.
Baca juga: KKP Diminta Ciptakan Teknologi Budi Daya Ikan Besar Guna Penuhi Industri Pengolahan Ikan
Terus ditingkatkan
Jumlah tersebut, kata Menteri Trenggono, masih akan terus ditingkatkan hingga mencapai 10.000 ton per tahun. Hasil produksi nila salin BINS ditujukan untuk mendukung industrialisasi ikan nila di Indonesia. Hasil panen akan diolah lebih lanjut menjadi produk olahan ikan fillet dengan tujuan ekspor.
"Kami targetkan ke depan ini produksinya 1 tahun 10 ribu ton, dengan berat per ekor tidak kurang dari 1 kilogram, supaya bisa difillet. Dan tentunya ada industri, makanya tadi kami hadirkan juga pelaku industri," imbuhnya.
Menteri KKP menjelaskan, ikan nila memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar domestik maupun global. Data Future Market Insight (2024) memproyeksikan nilai pasar ikan nila dunia pada 2024 sebesar USD14,46 miliar. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat sebesar 59% pada tahun 2034 menjadi USD23,02 miliar dengan tingkat pertumbuhan pertahun (CAGR) 4,8%.
Dari sisi teknis produksi, lanjutnya, budi daya nila salin di BINS mengedepankan penggunaan teknologi modern diantaranya berupa mesin pakan otomatis, sistem kincir, dan alat pengukur kualitas air berbasis IOT dan tenaga surya.
Selain itu, tambak sudah dilengkapi instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) sehingga ramah lingkungan. Nilai investasi yang digelontorkan KKP membangun BINS sebesar Rp46,6 miliar.
BINS diakuinya menjadi terobosan budi daya ikan nila di darat. Kebanyakan praktik budi daya ikan nila di Indonesia dilakukan di keramba jaring apung (KJA) yang secara ekologi tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem di danau serta menyebabkan pencemaran lingkungan.
Hadirnya BINS juga bisa menjadi solusi bagi tambak-tambak udang yang sudah tidak beroperasi optimal (idle). Untuk itu KKP merencanakan revitalisasi terhadap 78 ribu ha tambak udang idle di Pantura Jawa, untuk pengembangan budidaya nila salin.
Sebab dari sisi produktivitas, budi daya nila salin jauh lebih produktif dengan hasil produksi 87,75 ton/ha/ tahun, dibandingkan dengan tambak udang tradisional 0,6 ton/ha/tahun.
"Ikan nila salin memiliki keunggulan antara lain lebih kuat terhadap kondisi lingkungan di Pantai Utara Jawa bila dibandingkan dengan udang, teknologinya mudah diterapkan oleh masyarakat, serta pasar yang selalu tersedia baik di domestik maupun global," pungkas Menteri Trenggono.
Selain meresmikan modeling BINS, Presiden Jokowi juga melakukan panen secara simbolis di salah satu petakan tambak. Presiden Jokowi didampingi juga oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, serta pimpinan daerah Jawa Barat dan Karawang. (SG-1)
