PERTEMUAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (18/4) menghasilkan beberapa kesepakatan penting, termasuk rencana pembangunan fasilitas solar panel di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan dikerjakan bersama dengan Persatuan Emirat Arab.
Demikian disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang turut mendampingi Kepala Negara dalam pertemuan tersebut, seperti dilansir setneg.go.id.
Selain Bahlil turut mendampingi Presiden Jokowi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas. Pertemuan itu membahas serangkaian inisiatif strategis untuk memajukan sektor energi terbarukan dan transformasi digital di Indonesia.
Baca juga: Presiden Jokowi: Kehadiran Telkom Smart Office Tingkatkan Konektivitas Digital di IKN
"Kami sedang menyusun detail rencana pembangunan ini," ujar Bahlil selepas pertemuan.
Menteri Investasi, menambahkan bahwa inisiatif itu akan difasilitasi oleh Tony Blair dan merupakan bagian dari kerja sama lebih luas di bidang energi baru terbarukan dan logistik.
Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana pemanfaatan carbon storage di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara baru.
Baca juga: Hadapi Tantangan Transisi Energi, Indonesia dan Afrika Selatan Saling Bagi Pengalaman
“Kami berbicara tentang bagaimana carbon storage yang sudah kita putuskan kemarin bahwa 70% dalam negeri, 30% luar negeri,” ucap Bahlil.
Di sisi transformasi digital, MenPAN RB mengungkapkan bahwa Indonesia tengah berupaya keras untuk mempercepat transformasi digital di sektor birokrasi. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Tony Blair Institute serta melakukan studi ke negara-negara yang telah maju dalam transformasi digital seperti Inggris dan Estonia.
“Begitu kami diminta Bapak Presiden untuk mengoordinasi transformasi digital, Tony Blair ke kantor Kemenpan RB, beliau meyakinkan bahwa tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi,” jelasnya.
Azwar Anas juga mengungkapkan Presiden Jokowi telah memberikan arahan khusus untuk mengintegrasikan layanan digital melalui portal nasional. Hal tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
"Sekarang ini begitu banyak aplikasi, ada 27 ribu aplikasi dan setiap inovasi selama ini membuat aplikasi. Jadi yang terjadi bukan memudahkan rakyat untuk mendapatkan layanan tapi mempersulit rakyat," ujarnya. (SG-1)
