SEIRING dengan harapan membaiknya kondisi global dan perekonomian nasional, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada 2024 sebesar 5,80%. Target pertumbuhan tersebut naik dari 2023, yakni sebesar 4,81%.
Guna membidik sasaran tersebut, Kemenperin fokus menjalankan berbagai program prioritas pada tahun 2024.
“Misalnya, program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM), serta program penumbuhan wirausaha baru dan pengembangan IKM startup berbasis teknolog,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita di Jakarta, Minggu (14/1), seperti dilansir kemenperin.go.id.
Selain itu, lanjutnya, upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri dilaksanakan melalui program sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), melanjutkan hilirisasi sumber daya alam di tiga sektor, yakni industri berbasis agro, industri berbasis bahan tambang dan mineral, serta industri berbasis migas dan batubara.
“Kami juga akan melaksanakan program bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua baru, pengembangan kawasan industri, serta fasilitasi sertifikasi industri hijau,” imbuhnya.
Realisasi anggaran 2023
Lebih lanjut, Menperin Agus mengatakan postur pagu anggaran Kementeriannya dalam APBN tahun 2024 sebesar Rp3,76 triliun.
Untuk itu, pihaknya bertekad mengoptimalkan penyerapan anggaran untuk melaksanakan berbagai program prioritas dalam upaya pengembangan industri nasional. Pada 2023, sambung Agus, pagu Kemenperin mencapai Rp4,53 triliun, termasuk di dalamnya adalah pagu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) subsidi motor listrik sebesar Rp1,4 triliun.
“Penyerapan anggaran kami pada tahun 2023 sebesar Rp3,16 triliun. Tetapi jika tanpa ABT subsidi motor listrik, realisasinya sebesar 98,3% atau naik dibanding realisasi tahun 2022 sebesar 98,1%,” ungkapnya.
Menperin menjelaskan, salah satu alasan kuota subsidi motor listrik pada tahun 2023 tidak terpenuhi lantaran penyaluran subsidi baru dimulai April 2023. Kemudian, syarat-syaratnya disederhanakan berlaku pada September 2023.
“Pada 19 September 2023, pemerintah mengubah syarat penerima Bantuan Pembelian KBLBB menjadi satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) per unit motor sehingga lebih mudah dan terbuka untuk semua kalangan. Perubahan persyaratan tersebut mendorong peningkatan pembelian sebesar 567%,” sebutnya lagi.
Kemenperin mencatat, serapan dari program subsidi motor listrik tersebut pada 2023 mencapai 11.532 unit atau senilai Rp80,7 miliar. Sementara itu, target yang ditetapkan sebesar 200.000 unit dengan total anggaran Rp1,4 triliun.
Salah satu penyebab rendahnya penyerapan subsidi motor listrik, menurut Menperin, terkait kemampuan dari komponen baterai yang diproduksi saat ini. Sebab, pengisian daya yang dinilai terlalu lama membuat minat masyarakat akan motor listrik menjadi rendah.
Mengatasi itu, sambungnya, Kemenperin aktif menjalin komunikasi dengan para produsen sepeda motor listrik untuk menetapkan standarisasi baterai.
“Bagi konsumen mobil dan motor listrik, salah satu yang penting kan baterai. Jadi komponen tersebut harus bisa memiliki durasi yang lama, panjang, dan baterainya harus bisa mudah di-charge. Jadi baterai itu menjadi kunci terhadap keberhasilan program mobil dan motor listrik,” papar Agus.
Namun demikian, Agus optimistis bahwa target program subsidi motor listrik pada tahun 2024 akan bisa tercapai. Hal ini sejalan dengan mulai ramainya produk yang dipasarkan sehingga konsumen bisa memilih lebih banyak sesuai kebutuhan. Adapun untuk tahun 2024, alokasi anggaran untuk program pembelian motor listrik sebanyak 50.000 unit dengan total anggaran Rp350 miliar. (SG-1)
