PERGANTIAN Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari Arifin Tasrif kepada Bahlil Lahadalia menuai kritik tajam dari anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.
Ia menilai langkah ini tidak efektif, mengingat masa pemerintahan yang tersisa kurang dari dua bulan.
Mulyanto menegaskan bahwa dengan waktu yang sangat terbatas, sulit bagi Menteri ESDM yang baru untuk menyelesaikan berbagai program strategis.
Baca juga: Reshuffle Kabinet, Bahlil Jabat Menteri ESDM dan Yasonna Dicopot
"Apa yang bisa diharapkan dari seorang menteri baru dalam waktu kurang dari dua bulan? Ini langkah bongkar-pasang yang tidak tepat," ujarnya di Jakarta, Senin (19/8).
Pergantian Dinilai Sarat Muatan Politik
Menurut Mulyanto, pergantian ini lebih menunjukkan bobot politik yang kental daripada urgensi kinerja.
Ia menyebut reshuffle ini sebagai keputusan yang bersifat politis, mengingat sisa waktu kerja DPR hanya tinggal satu masa sidang lagi. "Ini murni bersifat politis," tegasnya.
Mulyanto juga mengingatkan bahwa di penghujung masa pemerintahan ini, ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Kementerian ESDM.
Beberapa di antaranya adalah RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET), Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN), dan RUU Migas.
Baca juga: Hari Ketiga di IKN, Presiden Jokowi Tinjau Hotel Nusantara
“Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti menteri? Menurut saya, justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan,” kritik politikus Fraksi PKS ini.
Perlu Penataan Bukan Penggantian
Lebih lanjut, Mulyanto menyarankan Presiden untuk fokus menertibkan tata kelola kementerian yang tumpang tindih, khususnya antara Kementerian Investasi dan Kementerian ESDM.
Ia menyoroti masalah korupsi di sektor tambang ilegal, ketidaktepatan distribusi BBM dan LPG bersubsidi, serta isu ketidakadilan yang merugikan anggaran negara.
Baca juga: Bersepeda Motor, Presiden Jokowi Ajak Influencers Tinjau Jalan Tol IKN
“Yang seharusnya diurai dan diperbaiki adalah persoalan tata kelola, bukan sekadar mengganti posisi menteri,” jelas Mulyanto.
Menjelang akhir masa jabatannya, Mulyanto menilai sebaiknya Pemerintah mulai mempersiapkan diri untuk mundur dan memberi jalan kepada presiden terpilih.
"Tata kelola pemerintahan harus dijalankan dengan konsisten agar tercipta pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk dan ugal-ugalan,” pungkasnya. (SG-2)
