PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaaan bersama Uni Eropa, ILO (International Labour Organization), dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) meluncurkan program Protect Indonesia, di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).
Peluncuran program Protect Indonesia menjadi momen penting dalam memberikan informasi dan akses yang luas bagi Pekerja Migran Indonesia terkait migrasi aman, pelindungan hak-hak ketenagakerjaan, dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Saya apresiasi komitmen dari Uni Eropa, ILO dan UNODC untuk terus mendukung pemerintah melindungi Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya melalui program Protect Indonesia," ucap Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya yang diwakili Direktur Bina Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Kemenaker, Rendra Setiawan.
Baca juga: Menaker Sosialisasikan Program Jamsostek kepada Pekerja Migran Indonesia di Makau
Sebagai upaya menjawab kebutuhan akan layanan terpadu dan terkoordinasi yang responsif gender sejak dari desa, lanjut Ida Fauziyah, maka sejak tahun 2019, pihaknya dan ILO telah bekerja sama mendirikan Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap yang Responsif Gender (PILTSA-MRC) di empat Kabupaten percontohan meliputi, Cirebon, Tulungagung, Blitar, dan Lampung Timur.
Sebanyak 90% dari 5.268 pekerja migran merupakan pekerja perempuan telah dilayani oleh PILTSA-MRC ini.
Sebanyak 138 pekerja migran telah mendapatkan layanan informasi ketenagakerjaan, psikososial, kesehatan, bantuan sosial, penanganan kasus, bantuan hukum, serta berbagai pelatihan perencanaan pra migrasi, manejemen keuangan dan hak-hak ketenagakerjaan yang diberikan kepada calon dan purna pekerja migran perempuan, keluarganya juga masyarakat.
Baca juga: Menaker: Aturan Baru Pekerja Jepang Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia
"Ini wujud kepedulian Kemenaker untuk mempromosikan dan mengimplementasikan kebijakan dan manajemen migrasi kerja yang responsif gender," ucap Menaker yang dilansir situs Kemenaker.
Tata Kelola Migrasi Kerja Harus Inklusif
Sementara itu Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh menyatakan, migrasi kerja mampu mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di negara asal dan tujuan dari pekerja migran.
Baca juga: Menaker: Program Pemagangan Tenaga Kerja Untungkan Indonesia dan Jepang
Migrasi kerja, lanjut Simrin juga memberikan manfaat yang besar bagi pekerja migran, komunitas dan pemberi kerja.
"Kebijakan dan pendekatan tata kelola migrasi kerja harus lebih inklusif dan sejalan dengan standar ketenagakerjaan internasional," ujar Simrin. (SG-2)
