USAHA Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pengolahan hasil perikanan di Provinsi Maluku telah mendapatkan bimbingan teknis sekaligus pendampingan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Provinsi Maluku, Bank Indonesia dan mitra lainnya. Selain itu beberapa produknya telah dikurasi untuk dapat masuk ke e-katalog lokal.
Produk-produk berkualitas itulah yang nantinya akan ditampilkan pada puncak acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI dan BBWI) Provinsi Maluku pada Agustus 2024 atau saat perayaan Kemerdekaan RI.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo, seperti dikutip Situs resmi KKP, Jumat (7/6).
Baca juga: KKP: Tual dan Kepulauan Aru Jadi Tempat Modeling Penangkapan Ikan Terukur
“Gernas BBI dan BBWI juga menjadi momen untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk perikanan UMKM Maluku. Produk-produk berkualitas ini yang nantinya akan ditampilkan pada puncak di Gernas BBI dan BBWI Provinsi Maluku," terangnya.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan, Gernas BBI dan BBWI Provinsi Maluku akan menyinergikan tiga muatan penting yaitu promosi produk UMKM terutama hasil perikanan, destinasi wisata potensial, dan Indonesia Spice up the World. Seperti diketahui Maluku adalah penghasil rempah dunia dan merupakan lumbung ikan di Indonesia.
“KKP sebagai campaign manager menyiapkan Gernas BBI dan BBWI sebagai dukungan dari sisi hilir modeling Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Maluku,” imbuhnya.
Baca juga: KKP Luncurkan Project Management Office 724 Guna Perkuat Tata Kelola Lobster
Melalui ikan yang didaratkan di Tual, Kepulauan Aru dan Benjina, lanjutnya, KKP optimistis UMKM pengolahan hasil perikanan dapat mengakses ikan-ikan berkualitas sebagai bahan baku produk olahan yang bernilai tambah atau sajian spesial untuk para pelancong.
Terlebih ikan yang didaratkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 akan dipastikan mutunya pada saat didaratkan oleh para checker yang sebelumnya mendapatkan pelatihan.
"Masyarakat juga memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas usahanya untuk menghasilkan produk olahan dengan mutu yang baik karena dapat mengakses bahan baku berkualitas," tambah Budi.
Baca juga: Gandeng KKP, Kemenkop UKM Perkuat Bisnis Ikan Tuna di Biak Lewat Koperasi
Selain Gernas BBI dan BBWI, KKP juga telah menyiapkan dukungan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) guna mendukung PIT di WPPNRI 718 yang meliputi Tual, Kepulauan Aru, dan Benjina. Budi mengatakan SLIN di WPPNRI 718 semakin lengkap dengan adanya kolaborasi Pemda Maluku dan swasta, seperti PT Ruma Padaya (HSN Group), PT Samudera Indo Sejahtera dan para pelaku usaha lainnya.
Dikatakannya, ruang lingkup kolaborasi tersebut antara lain penyediaan layanan jasa logistik, distribusi, dan transportasi hasil perikanan, termasuk juga penerapan sistem rantai dingin dalam rangka jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
"Jadi ini lanjutan, setelah KKP melatih para checker mutu, langsung disambut kolaborasi dengan swasta agar tidak ada penurunan mutu ikan, khususnya tuna," tuturnya.
Budi berharap dukungan tersebut dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat setempat. "Ini adalah wujud keberpihakan KKP kepada masyarakat Maluku," tutupnya.
Apresiasi modeling PIT
Sementara Pj. Gubernur Maluku, Sadali, mengapresiasi, langkah konkrit KKP dalam membuat modeling PIT di wilayahnya. Terlebih program tersebut diintegrasikan hulu-hilir, seperti melalui Gernas BBI dan BBWI, serta sistem logistik ikan yang kuat.
Menurutnya, implementasi program tersebut sejalan dengan semangat KKP yang menjadikan tahun 2024 ini sebagai tahun tuna Indonesia.
"Produksi tuna dari perairan Maluku mencapai 61.307 ton sepanjang 2023, jadi integrasi hulu-hilir PIT ini semoga juga bisa mengangkat komoditas tuna Maluku," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadikan Kota Tual dan Kepulauan Aru di Maluku sebagai lokasi modeling kerja sama bisnis hulu-hilir PIT.
Pelaksanaan modeling itu melibatkan 187 kapal perikanan asal Pantai Utara (Pantura) Jawa dengan menerapkan prinsip-prinsip penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ekosistem bisnis perikanan hulu hilir.
KKP sendiri telah menyiapkan berbagai infrastruktur untuk mendukung modeling, mulai dari sistem pengawasan pergerakan kapal berbasis satelit, aplikasi e-PIT, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga ekosistem industri hilir perikanan. (SG-1)
