WAKIL Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono melihat era pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto sebagai momentum penting bagi Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk mengembalikan koperasi sebagai "soko guru" atau pilar ekonomi nasional.
Melalui program 100 hari yang sudah dicanangkan, Kemenkop bertekad melakukan rebranding koperasi dan memperbaiki tata kelola agar lebih kuat dan relevan.
Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Mitra Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM di Yogyakarta, Rabu (13/11), Ferry mengungkapkan bahwa koperasi seringkali diidentikkan sebagai usaha kecil di Indonesia.
Baca juga: Wamenkop Sebut Koperasi sebagai Pilar Pertahanan Ekonomi Rakyat
"Padahal di luar negeri, koperasi bisa menjadi kekuatan bisnis besar. Kemenkop akan mendorong Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk mendanai koperasi di sektor riil agar tak sekadar menyediakan bahan baku, tapi ikut andil dalam industri," ujarnya.
Ini termasuk memperkuat dukungan LPDB untuk pembiayaan syariah agar koperasi lebih inklusif dan beragam.
Dalam rangka memperkuat posisinya, Kemenkop kini berupaya meningkatkan statusnya dari kementerian tingkat 3 menjadi tingkat 2, yang diharapkan memperluas kewenangan serta anggaran.
"Kalau anggaran dan kewenangan kami naik, otomatis LPDB juga akan lebih besar kontribusinya, terutama dalam mendukung pembiayaan syariah yang diharapkan dapat terus menyejahterakan koperasi," tambah Ferry.
Baca juga: Menkop Siapkan Langkah Strategis Atasi Kisruh Koperasi Susu di Boyolali dan Pasuruan
Selain itu, LPDB bahkan diharapkan bisa menjadi cikal bakal bank koperasi yang mampu bersaing dengan lembaga keuangan besar.
Ferry juga menekankan pentingnya menarik minat generasi muda terhadap koperasi, salah satunya dengan menghidupkan kembali koperasi sekolah dan koperasi muda.
"Saat ini banyak generasi muda yang kurang mengenal koperasi. Kami ingin memperkenalkan koperasi sebagai sarana membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat," katanya.
Dalam jangka panjang, Kemenkop menargetkan peningkatan aset koperasi hingga Rp1.500 triliun.
Untuk mencapai target ini, digitalisasi koperasi menjadi salah satu agenda utama, termasuk pengembangan integrasi data profil koperasi di seluruh Indonesia yang dapat dipantau melalui sistem atau aplikasi.
Baca juga: MenKop Ajak Peringatan Hari Pahlawan Jadi Momentum Kebangkitan Koperasi
"Kami ingin mencetak sarjana-sarjana koperasi yang langsung terjun membantu koperasi menjadi lebih modern dan kompetitif," tegas Ferry.
Ari Permana, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM, melaporkan bahwa sejak 2017 hingga akhir September 2024, LPDB telah menyalurkan dana sebesar Rp19,1 triliun, termasuk Rp4 triliun untuk skema syariah sejak 2019.
"Inovasi adalah kunci bagi koperasi agar tetap berkembang dan mampu menyejahterakan anggotanya," ujarnya, menyuarakan harapan agar koperasi di sektor riil terus tumbuh pada tahun 2025.
Dengan komitmen baru dan dukungan penuh dari pemerintah, Kemenkop optimistis mampu mengembalikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. (SG-2)
