UNTUK mendorong kemandirian energi nasional dan memastikan subsidi energi tepat sasaran, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat internal membahas langkah-langkah strategis, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (31/10).
Adapun fokus utama diskusi adalah meningkatkan lifting minyak dalam negeri yang saat ini tersebar di 301 wilayah kerja.
Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, seusai rapat internal.
Baca juga: Presiden ke-8 RI: Dalam Waktu 4-5 Tahun, RI akan Mampu Swasembada Pangan, Energi
“Kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada itu sudah sekitar 301 wilayah kerja tapi sampai sekarang belum Plan of Development (POD), ini akan kita lakukan,” ujarnya.
Bahlil juga menekankan pentingnya program revitalisasi 4.500 sumur minyak idle well, yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo guna mencapai kemandirian energi.
Sebagai upaya percepatan di lapangan, Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan, Aris Marsudiyanto, turut diminta untuk berperan aktif dalam mengatasi hambatan-hambatan teknis yang ada.
Baca juga: DPR RI Dorong Visi Swasembada Pangan dan Energi Presiden Prabowo
“Saya minta bantu dari Pak Aris sebagai Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan untuk bagaimana melakukan percepatan-percepatan di lapangan kalau ada kendala,” ungkap Bahlil.
Selain itu, rapat internal juga membahas upaya optimalisasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan, kebijakan subsidi energi masih dalam proses pengkajian mendalam. Pemerintah, yang saat ini membentuk tim khusus yang dipimpin langsung olehnya masih fokus pada subsidi tepat sasaran agar hanya masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat subsidi ini.
"Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi/bahan referensi keputusan presiden," ujar Bahlil
Bahlil menyampaikan, kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak.
"Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak," tambahnya.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak.
"Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden," ujar Bahlil.
Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama subsidi tahun depan tetap pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). (SG-1)
