DALAM Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 yang dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto di kantor BI Jakarta, pada Jumat (29/11), Bank Indonesia juga meluncurkan cetak biru atau Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (BPPU) 2025-2030.
Blueprint tersebut bertujuan untuk mewujudkan pasar uang dan pasar valas (PUVA) yang modern dan maju serta mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam pidato sambutannya.
Baca juga: PTBI 2024: Presiden Prabowo Apresiasi Sinergi yang Kuat antara BI, Kemenkeu dan OJK
Ia mengatakan bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2025 akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dalam sinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional.
“Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2025 akan tetap difokuskan pada stabilitas dengan terus mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan (pro-stability and growth),” ujarnya dalam keterangan resmi Departemen Komunikasi BI, Sabtu (30/11)..
Sementara itu, keempat kebijakan BI lainnya, sambung Perry, yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, serta kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional (pro-growth).
Baca juga: Gubernur BI: Digitalisasi Jadi Kunci Utama dalam Bauran Kebijakan Bank Indonesia
“Bank Indonesia juga akan terus menempuh transformasi kelembagaan secara menyeluruh untuk membangun lembaga bank sentral yang kredibel, profesional, bertata kelola kuat dan transparan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Perry secara lebih rinci menjelaskan kebijakan tersebut masing-masing sebagai berikut:
Pertama, Kebijakan Moneter. Menurutnya, kebijakan moneter BI pada 2025 akan tetap diarahkan pada tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: RDG Bank Indonesia Oktober 2024 Putuskan Mempertahankan BI-Rate Tetap 6,00%
Kebijakan moneter akan ditempuh secara forward looking dan pre-emptive untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah, dengan tetap mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta stabilisasi nilai tukar rupiah agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan terjaganya stabilitas eksternal dari rambatan global.
Kedua, sambungnya, Kebijakan Makroprudensial longgar akan dipertahankan pada 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
“Pelonggaran kebijakan makroprudensial akan ditempuh dengan tiga instrumen pokok, yaitu Kebijakan Insentif Likuditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan ke sektor prioritas pencipta lapangan kerja dengan peningkatan jumlah insentif dan bank penerima mulai Januari 2025,” ujar Perry.
Kemudian, lanjutnya, kebijakan likuiditas longgar melalui rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) serta kebijakan uang muka kredit properti dan otomotif; serta penguatan surveilans sistemik untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
Kebijakan BI ketiga adalah Kebijakan Sistem Pembayaran, yang pada 2025 akan diarahkan untuk mempercepat kemajuan digitalisasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
“Arah kebijakan sistem pembayaran tahun 2025 akan dilakukan melalui lima langkah inisiatif, yakni pengembangan New BI-FAST dan fast payment, modernisasi BI-RTGS, dan infrastruktur data pembayaran.”
Kemudian konsolidasi industri sistem pembayaran berdasarkan Transaksi, Interkoneksi, Kapasitas, Manajemen Risiko, dan Informasi Teknologi (TIKMI). Berikutnya, inovasi QRIS dengan target 58 juta pengguna dengan 40 juta merchant, serta pendirian Bank Indonesia Digital Inovation Center (BIDIC) berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
Lelu perluasan kerjasama QRIS dengan sejumlah negara, BI-FAST melalui proyek Nexus, serta Local Currency Transaction; dan terakhir, eksperimentasi lanjutan Digital Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia.
Keempat, Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas. Kebijakan ini pada 2025 akan tetap diarahkan untuk mewujudkan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, memperkuat efektivitas transmisi bauran kebijakan Bank Indonesia, serta mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas akan didasarkan pada Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2025-2030.
Kelima, Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau. Bank Indonesia akan terus memperluas dan memperkuat program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengendalian inflasi. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat perannya sebagai pelopor dan penggerak ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional.
BI Award 2024
PTBI 2024 juga dirangkaikan dengan penganugerahan BI Award 2024, sebuah penghargaan dan apresiasi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran kepada 51 mitra strategis.
Penghargaan antara lain diberikan kepada lembaga keuangan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPUR), korporasi dan pelaku usaha termasuk UMKM.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada individu yang berkontribusi signifikan di empat area, yaitu stabilitas moneter dan sistem keuangan, sistem pembayaran, pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, serta pendukung kebijakan Bank Indonesia.
Penghargaan juga mecerminkan jalinan sinergi antara Bank Indonesia dan para mitra strategis, bersama-sama Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.
PTBI merupakan forum strategis yang diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan, prospek, dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia, serta memperoleh arahan dari Presiden RI.
PTBI 2024 dihadiri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, Pimpinan dan Anggota MPR, DPR dan DPD RI, Pimpinan Lembaga Negara, Duta Besar negara sahabat, Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua OJK dan LPS, dan lembaga terkait lainnya, Kepala Daerah, pimpinan perbankan dan korporasi, akademisi, pemimpin media masa nasional, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional.
Masyarakat juga mengikuti PTBI 2024 melalui siaran langsung pada kanal media sosial Bank Indonesia, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia dan luar negeri. (SG-1)
