BADAN Pangan Nasional mengajak seluruh stakeholders pangan baik di pusat maupun daerah untuk mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan agar terwujud harga yang wajar di hulu maupun di hilir.
Selain menciptakan ekosistem pangan yang baik dari hulu hingga hilir, Gerakan Pangan Murah (GPM) juga menjadi instrumen yang mendorong pengendalian inflasi.
“Volatile food ini kita jaga agar inflasi tidak lebih dari target 2,5% plus minus 1, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi 5%, kita punya volatile food bisa di bawah 5% itu akan sangat baik,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), Arief Prasetyo Adi, saat menghadiri Bazar Pangan Murah di Kompleks TVRI, Senayan Jakarta, Sabtu (3/8).
Baca juga: Pemkot Bandung Raih Dua Penghargaan pada Ajang Bapanas Award 2024
GPM, katanya, menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan.
Program GPM ini sangat membantu masyarakat luas dalam pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar.
"Seperti yang Bapak Presiden sering sampaikan bahwa Pemerintah harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa pangan tersedia sepanjang waktu, merata di setiap wilayah dengan harga terjangkau. Dengan adanya kegiatan GPM itu kalau kita tarik dari hulunya para petani ternak sudah ada ada standby buyer,” jelasnya seperti dirilis Bapanas..
Baca juga: Bapanas Tinjau Rumah Pangan B2SA Desa Biringere Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Kemudian di hilir, lanjutnya, masyarakat luas mendapat bahan pangan yang terjangkau. Jadi ini ekonominya bergerak sehingga sedulur petani peternak, pedagang, dan konsumen mendapat harga yang baik dan wajar.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Bulan Juli 2024 berada di angka 2,13% (yoy), turun dari Juni 2024 sebesar 2,51%. Untuk inflasi Volatile Food pada Juli 2024 sebesar 3,6% menurun dari bulan sebelumnya di angka 5,9%.
Beras menjadi salah satu komoditas penyumbang utama andil inflasi (yoy) sebesar 0,47%. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, masih terjaga di atas 100, yakni pada bulan Juni NTP di angka 119,61.
Adapun NTP Tanaman Pangan di bulan Juli 2024 sebesar 108,32 meningkat dibanding Juni 2024 sebesar 106,20.
"Jadi Bapak Presiden, Bu Menkeu selalu menyampaikan, ini kewajiban kita bersama-sama. Kalau kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Pertanian tugasnya produksi pangan kita dukung, Badan Pangan Nasional di pascapanen,” imbuh Arief.
Kemudian BUMN pangan, sambungnya, mempersiapkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Ini akan sangat baik. Tinggal setelah itu berapa CPP yang dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan.
Dan yang perlu digaris bawahi, kata Arief lagi, adalah semaksimal mungkin mengoptimalkan produksi dari dalam negeri. Karena ketahanan pangan harus berbasis kemandirian dan kedaulatan pangan. Ini concern kita semua.
Dalam pelaksanaannya, Bapanas bekerja sama dengan Dinas yang menangani urusan pangan di Provinsi dan Kab/Kota, Organisasi Perangkat Daerah, Asosiasi/Pelaku Usaha Pangan, Organisasi Masyarakat dan Stakeholder lainnya untuk melaksanakan GPM.
Sumber pasokan pangan kegiatan GPM melibatkan seluruh Stakeholder terkait seperti petani/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, BUMN Pangan (Perum Bulog dan ID FOOD), BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya.
Menurut Arief, hingga 2 Agustus 2024, telah dilaksanakan sebanyak 6.116 GPM di 37 provinsi dan 477 kab/kota baik menggunakan dukungan APBN, APBD, maupun mandiri.
"Kami mengapresiasi dan berterima kasih berkat dukungan dan peran aktif pemerintah daerah, pelaku usaha pangan dan stakeholder terkait dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Termasuk pada hari ini dalam momentum menyambut peringatan HUT RI ke-79 dan HUT TVRI, juga digelar GPM serentak di 16 stasiun TVRI di daerah dan pusat." pungkas Arief. (SG-1)
