SOKOGURU, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,2% hingga 5,8% menuai kritik tajam dari anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati.

Politikus PKS ini menyebut angka tersebut terlalu percaya diri (over confidence), bahkan terkesan tidak realistis di tengah berbagai tantangan global dan domestik yang belum sepenuhnya pulih.

“Proyeksi IMF dan World Bank saja menyebutkan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,8% pada 2026. Bahkan sedikit naik dari prediksi tahun 2025 yang hanya 4,7%,” ujar Anis dalam keterangannya, Sabtu, 24 Mei 2025.

Baca juga: BI-Rate Turun Jadi 5,50%, Pertahankan Stabilitas dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Masih Lesu, Konsumsi Jadi Penopang Utama

Anis, yang juga seorang doktor Ekonomi Syariah, menyoroti realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2025 yang hanya 4,87% secara tahunan (year on year), lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang mencapai 5,02%.

Menurutnya, tren ini mencerminkan kondisi stagnasi yang perlu disikapi dengan lebih realistis oleh pemerintah.

“Artinya, ekonomi nasional sedang dalam kondisi melambat. Target tinggi tanpa perbaikan fundamental akan sulit dicapai,” ujarnya.

Baca juga: Ini Langkah Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

Ia menyebut bahwa hingga saat ini konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi hingga 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Konsumsi tumbuh 4,94 persen sepanjang tahun lalu. Tapi sektor lain seperti investasi dan ekspor belum menunjukkan perbaikan signifikan,” jelas Anis.

Efisiensi Tak Berdampak Besar, Pemerintah Diminta Berbenah

Anis juga menyoroti kebijakan efisiensi yang digagas pemerintah. Menurutnya, efisiensi anggaran belum diarahkan pada sektor-sektor produktif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Anggaran lebih banyak tersedot untuk MBG dan Danantara, bukan pada pembiayaan sektor riil,” ungkapnya.

Namun, Anis menyebut jika pada 2026 pemerintah mulai serius mengefisiensikan anggaran non-prioritas dan mengalokasikannya untuk sektor pertumbuhan, dampak positif bisa mulai terlihat.

Investasi dan Ekspor Harus Ditingkatkan

Lebih lanjut, Anis menilai bahwa untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah harus memperbesar kontribusi investasi dan ekspor. Hal itu hanya bisa dicapai jika iklim investasi benar-benar diperbaiki.

Baca juga: Menteri UMKM: Penyaluran KUR 2025 Harus Tingkatkan Kualitas dan Dukung Pertumbuhan Ekonomi

“Kuncinya ada di kepastian hukum, birokrasi yang efisien, tidak ada pungli, dan aturan main yang tidak tumpang tindih. Itu baru bisa menarik investor dan pengusaha,” katanya.

Tujuh Bulan Pemerintahan Baru, Rakyat Tunggu Bukti Nyata

Dengan usia pemerintahan yang sudah memasuki tujuh bulan, Anis menilai seharusnya sudah ada langkah konkret yang bisa ditunjukkan kepada rakyat.

“Harus jelas, mana kebijakan prioritas dan mana yang bisa ditunda. Baik fiskal maupun moneter, semua harus dirancang dengan tepat,” pungkas anggota DPR RI dari Dapil Jakarta ini. (8)