SOKOGURU, JAKARTA — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali menghantui dunia industri Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Saan Mustopa, menyerukan pemerintah agar segera bertindak cepat menanggapi sinyal bahaya ini sebelum menjadi kenyataan.
Pernyataan Saan muncul setelah Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, menyampaikan potensi gelombang PHK besar-besaran akibat berbagai tekanan ekonomi global.
Baca juga: Puan Maharani Warning: Gelombang PHK Ancam Bali, Pemerintah Diminta Tak Tinggal Diam!
"Ini memang baru prediksi. Tapi DPR bersama pemerintah harus bisa mengantisipasi sejak dini agar jangan sampai prediksi itu jadi kenyataan," ujar Saan dalam keterangan pers di Jakarta. Rabu (25/6/2025).
Data Kemenaker: 38 Ribu Sudah Terkena PHK
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat lebih dari 38.000 pekerja terkena PHK hanya dalam kuartal I 2025. Sektor manufaktur dan tekstil menjadi korban terbesar.
Bahkan, menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), angka ini bisa melonjak dua kali lipat bila tidak segera ada kebijakan penyelamatan.
Solusi Nyata: Bukan Sekadar Klaim
Saan mengingatkan bahwa solusi tidak cukup dengan target penciptaan lapangan kerja baru semata.
Pemerintah memang menargetkan penciptaan 67.800 lapangan kerja sebelum akhir 2025, namun menurut banyak pengamat, jumlah tersebut belum sepadan dengan risiko kehilangan pekerjaan yang ada.
Baca juga: Ribuan Pekerja di Bandung Di-PHK! Wali Kota Farhan Gerak Cepat Siapkan Program Padat Karya
"Kita butuh data konkret dan kebijakan yang adaptif. Tidak bisa hanya sekadar optimisme tanpa mitigasi yang jelas," tegas politkusi Partai NasDem ini.
Usulan DPR: Insentif hingga Pelatihan Ulang
DPR RI siap mendesak pemerintah menyusun peta jalan mitigasi PHK. Langkah-langkah strategis yang diusulkan antara lain:
* Insentif pajak bagi industri padat karya
* Stimulus pelatihan ulang tenaga kerja
* Perlindungan sosial komprehensif bagi korban PHK
Baca juga: UMKM Jadi Solusi Nyata Atasi Pengangguran di Tengah Gelombang PHK (Editorial)
Saan menegaskan bahwa jika tidak ada tindakan nyata, bukan hanya gelombang PHK yang terjadi, tetapi juga potensi peningkatan kemiskinan dan gejolak sosial di tengah masyarakat.
“Kalau dibiarkan tanpa langkah konkret, efek domino-nya bisa sangat berbahaya. Kita harus bertindak sekarang, sebelum semuanya terlambat,” pungkasnya.(*)
