SOKOGURU - Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan optimisme bahwa sekitar 30.000 dapur SPPG dapat beroperasi pada Maret 2026, seiring akselerasi program gizi nasional.
Pemerintah juga diminta menerapkan prototipe dapur dari Kementerian Pekerjaan Umum agar pembangunan SPPG dapat distandardisasi dan dipercepat di berbagai daerah.
Dadan menjelaskan saat ini terdapat 16.630 SPPG yang aktif, dan jumlahnya diproyeksikan meningkat menjadi 20.140 unit pada tahun depan.
Kenaikan tersebut mencakup sekitar 20.000 SPPG di wilayah perkotaan dan 140 unit di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar sebagai perluasan cakupan layanan gizi pemerintah.
Ia menambahkan seluruh SPPG diperkirakan selesai dibangun pada dua bulan setelah target awal atau hingga Februari 2026, sehingga layanan dapat menjangkau lebih banyak warga.
Menurutnya, total penerima manfaat diprediksi mencapai 82,9 juta orang pada periode Maret–April 2026 yang menjadi masa operasional penuh program.
Dadan mencatat kapasitas layanan SPPG di wilayah 3T saat ini mencapai sekitar 8.200 unit untuk melayani tiga juta penerima manfaat, sehingga kontribusinya cukup besar bagi akses gizi dasar.
Ia menegaskan sebagian besar penerima program Makanan Bergizi Gratis berada di wilayah perkotaan karena konsentrasi penduduk dan kebutuhan pelayanan yang lebih tinggi.
Bagi wilayah 3T, Dadan memastikan lokasi dapur SPPG akan ditempatkan dekat sekolah atau pemukiman untuk menjaga efisiensi transportasi distribusi gizi.
Penempatan tersebut dirancang agar waktu pengantaran MBG tidak lebih dari 30 menit, sehingga kualitas makanan dan ketepatan waktu layanan tetap terjaga.
Staf Ahli Menteri PUPR Triono Junoasmono menyampaikan pihaknya telah menyiapkan tiga prototipe dapur SPPG yang memungkinkan konstruksi selesai dalam dua bulan.
Ia menjelaskan bahwa metode pembangunan modular dapat mempercepat proses konstruksi tanpa mengurangi kualitas bangunan yang ditetapkan pemerintah.
Triono menerangkan modul bangunan SPPG sudah memiliki spesifikasi teknis yang distandardisasi untuk mempercepat pembangunan di seluruh daerah.
Ia menyebut tiga model tersebut tersedia dalam ukuran 15x20 meter dan 20x20 meter, sehingga pemerintah daerah dapat memilih tipe yang paling sesuai dengan kebutuhan layanan gizi lokal.
Menurut Triono, pembangunan SPPG modular telah diterapkan BUMN di Jambi, Kebumen, dan Banjar, dengan salah satu unit diproyeksikan rampung pada akhir Desember 2025 dan beroperasi pada Januari 2026.
“Kami mengimbau semua pihak yang dalam tahap konstruksi SPPG menggunakan SPPG modular karena memiliki masa pembangunan yang lebih cepat. Salah satu fasilitasnya adalah kecepatan pengurusan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung dipangkas menjadi hanya 4 hari,” kata Triono. (*)
