SOKOGURU, JAKARTA — Pemerintah Pusat tengah mematangkan persiapan peresmian Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.
Sebanyak 103 titik percontohan di 38 provinsi menjadi fokus pembentukan koperasi berbasis desa yang digagas sebagai model ekonomi kerakyatan baru.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Kopdeskel Merah Putih, menegaskan pentingnya percepatan finalisasi teknis di semua titik percontohan.
Baca juga: 92 Koperasi Desa Percontohan Diluncurkan! Strategi Pemerintah Hidupkan Ekonomi Akar Rumput
“Saya minta agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Juknis Kementerian Kesehatan bisa terbit minggu ini, agar tak ada kendala operasional,” ujar Ferry dalam rapat koordinasi di Gedung Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (9/7).
PMK dan Juknis Jadi Kunci Akses Pembiayaan dan Perizinan
Menurut Ferry, PMK sangat dibutuhkan sebagai dasar hukum agar bank-bank Himbara, BPD, dan LPDB dapat segera menyalurkan pembiayaan kepada Kopdes/Kel.
Baca juga: Kemenkop Gandeng Kemenaker, Siap Cetak Pengelola Koperasi Desa Profesional!
Sementara Juknis dari Kemenkes dibutuhkan untuk kelancaran perizinan apotek dan klinik desa yang menjadi bagian dari unit layanan koperasi.
“Saya berharap Jumat ini dua regulasi itu keluar agar operasional bisa langsung jalan di semua daerah,” tegasnya.
Setiap Kopdes/Kel percontohan diharuskan memiliki layanan terpadu, meliputi gerai sembako, apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, gerai simpan pinjam, pergudangan, hingga kendaraan logistik.
Presiden Prabowo akan Berinteraksi Langsung dengan Daerah
Peluncuran nasional akan dipusatkan di Klaten, dan dilakukan secara hybrid, di mana setiap provinsi hanya memilih satu lokasi utama untuk berpartisipasi daring.
Baca juga: Bebaskan Desa dari Jerat Rentenir, Kemenkop Dorong Bentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih
Ferry meminta agar setiap titik percontohan turut dihadiri oleh Gubernur, Satgas Daerah, dan Dekopin.
“Nanti akan ada dialog interaktif Presiden Prabowo dengan pengelola koperasi di daerah secara langsung,” kata Ferry.
Pelatihan Nasional dan Pendampingan Masif
Ferry juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempercepat pelatihan nasional bagi pengurus Kopdes/Kel yang akan berlangsung serentak pada 15-16 Juli 2025, lengkap dengan model bisnis dan modul pelatihan.
Wamendagri: Pentingnya Standardisasi Kopdes/Kel
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pentingnya standarisasi dan kesiapan setiap Kopdes/Kel yang akan diresmikan.
Ia mendorong daerah segera membentuk Satgas Daerah Percepatan Kopdeskel.
“Gubernur, bupati, dan walikota harus hadir di puncak acara. Kita sudah masuk tahap kedua yaitu tahap operasional. Maka pendampingan harus ditingkatkan,” ujar Bima. (*)
