SOKOGURU, JAKARTA: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bersama Komisi VII DPR RI menegaskan komitmen mereka untuk sukseskan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025.
Dukungan penyaluran KUR bertujuan tersebut untuk mempercepat pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI yang digelar di Jakarta pada Selasa (18/3), Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, memaparkan target ambisius penyaluran KUR tahun 2025.
Baca juga: Ungkap Potensi Besar UMKM, Maman Abdurrahman: Bukan Sekadar Pedagang Kaki Lima
Menurut Menteri Maman, program KUR diharapkan dapat menyalurkan dana sebesar Rp300 triliun kepada 2,34 juta debitur baru, serta membantu 1,17 juta debitur yang sudah berkembang untuk naik kelas (graduasi).
Selain itu, 60% dari total penyaluran KUR ditargetkan untuk sektor produksi.
KUR Jadi Instrumen Utama Dukung Pertumbuhan UMKM
“Program KUR adalah instrumen utama yang mendukung pertumbuhan UMKM, dan untuk 2025, target penyalurannya sangat besar,” paparnya.
“Kami akan terus berupaya untuk memastikan target ini tercapai dengan bantuan seluruh pihak terkait, termasuk DPR dan bank penyalur,” ujar Maman.
Namun, Menteri Maman juga mencatat beberapa kendala yang masih perlu diatasi, seperti masalah administrasi, pemahaman ketentuan dan kriteria KUR, serta persoalan agunan tambahan.
Baca juga: Dapat Kucuran KUR BRI, Trimandiri Farm Sukses Kembangkan Peternakan Kambing
Ia menegaskan bahwa untuk KUR super mikro (hingga Rp10 juta) dan KUR mikro (lebih dari Rp10 juta hingga Rp100 juta), tidak akan dikenakan agunan tambahan.
Namun, usaha yang mengajukan KUR mikro dan super mikro harus memenuhi kriteria usaha produktif yang layak, dengan minimal sudah berjalan selama 6 bulan untuk KUR mikro dan kurang dari 6 bulan atau telah mengikuti pendampingan untuk KUR super mikro.
Penyaluran KUR Capai Rp44,73 Triliun dengan 788.237 Debitur.
Menteri Maman juga mengungkapkan bahwa hingga 16 Maret 2025, penyaluran KUR sudah mencapai Rp44,73 triliun dengan 788.237 debitur.
Ia berharap kolaborasi yang semakin erat antara Pemerintah, DPR, dan bank penyalur dapat mempercepat pencapaian target, terutama dalam memperluas akses kepada sektor produksi yang masih menjadi tantangan.
“Kami berharap anggota DPR dapat turut mengawal dan mengawasi pelaksanaan KUR, terutama di daerah-daerah yang masih belum mencapai target, khususnya di sektor produksi,” tambah Maman.
Baca juga: Manfaatkan KUR BRI, Zialova Batik Jadi Produsen Fesyen Lokal Favorit di Pekalongan
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh kesuksesan penyaluran KUR, yang merupakan salah satu pilar utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan pengembangan UMKM di Tanah Air.
Ia juga mendorong agar lebih banyak pengusaha UMKM di berbagai daerah bisa mengakses KUR untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka.
"DPR akan terus mendukung peningkatan penjangkauan calon debitur KUR, serta memperkuat keberpihakan terhadap pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” jelas Evita.
“Kami juga mendorong partisipasi bank daerah dalam program ini dengan tetap memperhatikan likuiditas mereka," kata Evita.
Dengan dukungan kuat dari semua pihak, diharapkan program KUR 2025 dapat membantu UMKM Indonesia bangkit dan berkembang, serta menciptakan pemerataan akses kredit usaha di seluruh wilayah Indonesia. (SG-2)
