SOKOGURU, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mengingatkan pemerintah agar program Koperasi Merah Putih yang digagas sebagai bagian dari program strategis nasional.
Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih diharapkan tidak hanya berhenti pada seremoni pembentukan, tetapi benar-benar memberikan dampak substantif bagi masyarakat.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Nasim dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi yang mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Baca juga: Koperasi Desa Merah Putih Siap Diresmikan Prabowo, 103 Lokasi Dimatangkan Serentak
“Kita harapkan betul-betul sokoguru perekonomian bangsa ini berjalan,” ucap Nasim.
“Jangan sampai hanya menjadi notulensi atau acara seremonial saja, Pak Menteri,” tegas politisi asal Dapil Jawa Timur III itu.
Nasim menyoroti bahwa koperasi adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang telah eksis sejak era pra-Mohammad Hatta.
Baca juga: 92 Koperasi Desa Percontohan Diluncurkan! Strategi Pemerintah Hidupkan Ekonomi Akar Rumput
Namun, saat ini jumlah koperasi terus menyusut drastis akibat evaluasi dan penertiban koperasi tidak aktif atau fiktif.
“Dulu kita punya hampir 200 ribu koperasi, sekarang tinggal sekitar 131 ribu,” ujar Nasim.
“Meski begitu, dengan program strategis nasional, sudah hampir 80 ribu koperasi Merah Putih desa terbentuk. Kita harap ini benar-benar bisa hidupkan kembali ekonomi kerakyatan,” jelasnya.
Baca juga: Kemenkop Gandeng Kemenaker, Siap Cetak Pengelola Koperasi Desa Profesional!
Nasim juga menyoroti realisasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Koperasi pada 2025.
Ia mempertanyakan apakah anggaran tersebut benar-benar dialokasikan untuk penguatan koperasi secara menyeluruh, bukan sekadar pembentukan koperasi baru.
“Kementerian punya ABT. Kira-kira realisasinya berjalan nggak, Pak? Jangan hanya bentuk koperasi Merah Putih saja. Harus menyentuh UMKM, digitalisasi koperasi, akses pembiayaan, dan program strategis nasional lainnya,” terang Nasim.
Ia menekankan bahwa penguatan koperasi harus sejalan dengan pemberdayaan UMKM, akses pembiayaan inklusif, peningkatan kapasitas SDM koperasi, serta digitalisasi layanan koperasi agar relevan dengan tantangan zaman.
“Di dapil saya, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dulu program seperti BPUM, revitalisasi desa itu sangat bermanfaat,” ucap Nasim.
Koperasi Hanya Jadi Tempat Pinjam Bukan Kembangkan Usaha
“Sekarang masyarakat hanya dibayangi koperasi desa, dan ujung-ujungnya ibu-ibu pikirannya cuma untuk pinjam, bukan untuk kembangkan usaha,” tambahnya.
Nasim mengingatkan bahwa semangat koperasi harus dikembalikan pada nilai dasar: kemandirian ekonomi rakyat.
Bukan sekadar bentuk, melainkan fungsi dan keberlanjutan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok desa. (*)
