SOKOGURU – Pemerintah melalui Kementerian Sosial tengah melakukan penyisiran besar-besaran terhadap data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) tahun 2025.
Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan tepat sasaran setelah temuan mengejutkan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTS) menunjukkan bahwa ratusan ribu orang kaya masih menikmati KIS gratis.
Sebanyak 332.237 penerima PBI JKN berada di Desil 10, yaitu kelompok ekonomi tertinggi. Sementara itu, 380.367 penerima lainnya tercatat dalam Desil 5 hingga Desil 10.
“Penerima manfaat dari Desil 10 artinya adalah mereka yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi, bahkan di atas rata-rata nasional.
Seharusnya mereka tidak lagi masuk dalam daftar penerima bantuan kesehatan dari negara,” ujar narator, dikutip sokoguru.id dari unggahan kanal YouTube Diary Bansos, Jumat, 23 Mei 2025.
Sebaliknya, kelompok yang seharusnya paling layak justru banyak yang belum menerima bantuan.
Data menunjukkan bahwa terdapat 1.898.758 warga miskin di Desil 1 hingga 2 yang saat ini tidak terdaftar sebagai penerima PBI JKN. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk segera melakukan koreksi.
Dari proses pemutakhiran data ini, Kementerian Sosial menetapkan bahwa sekitar 2 juta warga miskin baru akan masuk dalam daftar prioritas penerima PBI JKN tahap berikutnya.
Mereka merupakan individu dari Desil 1, yakni kelompok dengan pendapatan terendah secara nasional.
“Setelah evaluasi, warga dari Desil 1 yang belum menerima bantuan akan diprioritaskan masuk, menyesuaikan dengan kuota nasional yang tersedia,” lanjut narator.
Sementara itu, bagi penerima PBI JKN dari kalangan menengah ke atas akan segera dicoret dari daftar.
Langkah ini dinilai penting untuk menyeimbangkan anggaran dan memastikan bahwa bantuan hanya dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk aktif memverifikasi data melalui pendamping sosial maupun layanan resmi yang tersedia di masing-masing daerah.
Proses penyisiran ini akan menjadi dasar untuk penyaluran tahap ketiga dan keempat tahun 2025, atau bahkan awal tahun 2026 mendatang.
“Jika nanti kondisi ekonomi KPM memburuk dan masuk Desil 1-4, mereka bisa kembali dimasukkan ke daftar penerima bantuan. Jadi data ini sangat dinamis,” jelas narator dalam video yang sama.
Pemutakhiran ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akurasi penyaluran bansos, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem jaminan sosial pemerintah. (*)
