SOKOGURU, JAKARTA - Perlawanan pemikiran dilakuka konten kreator gerakan #LawanButaPolitik, Virdian Aurellio. 

Dalam dialog Bola Liar di Kompas TV pada Jumat, 5 Desember 2025, ia menilai bencana ekologis di Sumatra dipicu konflik kepentingan politik dan bisnis yang rumit. 

Secara gamblang, ia menegaskan situasi saat ini disebut bukan sekadar pembiaran. Tegas dikatakannya adalah sebuah praktik terselubung yang melibatkan kepentingan elite.

"Pembiaran itu bahasa yang terlalu sopan. Tapi ini adalah konflik kepentingan bisnis dan politik," jelasnya. 

"Kalau ngebiarin tuh ada orang nebang, biarinlah. Ini tuh kayak nebang, bagi ya duitnya ke gue, lu boleh dapat izin. Itu konflik kepentingan bisnis," kata Virdian.

Sangat jelas jika kritik tersebut menggambarkan bagaimana prosedur perizinan hutan dan tambang saat ini sering diwarnai transaksi kepentingan.

Ggenerasi muda katanya, kini sulit percaya bahwa bencana Sumatra akan menyeret aktor utama pembalakan liar dan pengusaha tambang. 

Nilai keraguan ini muncul karena penegakan hukum dianggap tidak sejalan dengan praktik korporasi yang sudah mengakar.

Ia juga menyampaikan ketidakpercayaannya bahwa bencana besar ini mampu mendorong reformasi pengelolaan lingkungan di Indonesia. 

"Makanya hari ini, aya jujur sulit sekali, saya yakin teman-teman muda juga sangat sulit percaya kepada negara hari ini," kata Virdian.

Dicotohkannya, DPR saat terjadi bencana mengkritik tajam adanya pembalakan hutan, namun kata dia, lembaga terhormat wakil rakyat itu pula yang mengesahkan UU Cipta Kerja dan Minerba. 

Situasi tersebut memperlihatkan kontradiksi kebijakan yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

Ia menegaskan bahwa mulai dari presiden hingga menteri dan dewan ekonomi disebut memiliki konsesi tambang maupun hutan di Sumatra. 

"Begitupun dengan Presiden, berbagai kabinetnya, orang-orang di kabinetnya," jelasnya.

"Dewan ekonomi-lah, menterilah, termasuk presiden lah, juga adalah orang-orang yang ikut punya konsensi tambang dan lain sebagainya," papar Virdian tegas.

Virdian mempersilakan publik menelusuri berbagai data di internet yang menampilkan keterlibatan purnawirawan TNI dan Polri dalam bisnis tersebut. 

Ia mempertanyakan indikator bencana nasional karena korban meninggal sudah melampaui 850 orang.

Kondisi korban yang harus bertahan dalam kelaparan hingga ada jenazah yang diikat di tiang listrik menjadi sorotan serius. 

Virdian mengajak generasi muda memperkuat solidaritas, membantu warga terdampak, dan kelak mengadili pihak-pihak yang merusak hutan. (*)