SOKOGURU - Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mengambil langkah tegas untuk memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Sebanyak 2 juta penerima bansos dicoret dari daftar karena ditemukan indikasi, jika mereka sebenarnya masuk kategori mampu.
Langkah ini bertujuan agar alokasi bantuan bisa dialihkan kepada masyarakat miskin lainnya, yang selama ini belum terjangkau.
Penyaluran Bansos Diperbaiki
Pembersihan data ini bukan akhir dari upaya pemerintah. Kemensos berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem penyaluran bansos agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Baca Juga:
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kini menjadi landasan utama untuk menentukan siapa yang berhak menerima bansos sejak triwulan II tahun 2025.
Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos, Joko Widiarto mengatakan, penggunaan DTSEN ini menjadi solusi atas sistem data lama yang terfragmentasi.
"Sekarang pemerintah punya satu data. Di situ sudah ada tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi yang memang mampu, kami keluarkan dari daftar penerima," ujar Joko.
DTSEN, data penerima bansos menjadi lebih terintegrasi dan akurat. Sistem ini bahkan menjadi rujukan bagi kementerian lain, dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan.
Baca Juga:
Digitalisasi Bansos untuk Percepatan dan Perluasan
Joko menekankan, pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk memperkuat sistem digitalisasi bansos.
Penggunaan teknologi dianggap sebagai kunci untuk mempercepat sekaligus memperluas jangkauan bantuan.
"Kalau berjalan sendiri, kita memang bisa cepat. Tapi kalau bersama-sama, kita bisa lebih jauh. Nah, kalau bersama-sama dan didukung digital, Insya Allah kita bisa lebih cepat sekaligus lebih jauh," katanya.
Sistem digital ini juga mempermudah proses pendaftaran bagi masyarakat miskin, yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan.
Mereka kini dapat mengajukan permohonan bantuan melalui Dinas Sosial atau pemerintah desa dengan lebih mudah, bahkan lewat aplikasi di ponsel pintar.
"Semua ini supaya bansos lebih tepat sasaran," ujar Joko.
Dengan upaya pembaruan data dan pemanfaat teknologi, diharapkan bansos pemerintah bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang paling membutuhkan, menciptakan kesejahteraan yang lebih baik, dan secara merata.(*)
