SOKOGURU - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial melalui saldo KKS Merah Putih pada 10 Maret 2025. 

Para penerima manfaat mendapatkan dana sebesar Rp600.000 hingga Rp1,1 juta. 

Namun, bantuan ini tidak diberikan kepada semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melainkan hanya bagi kelompok tertentu. 

Lantas, siapa saja yang berhak menerima? Simak informasinya berikut ini!

Penyaluran Bantuan KKS Merah Putih

Program bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) bertujuan membantu masyarakat kurang mampu. 

Penyaluran dana dilakukan secara bertahap sesuai proses verifikasi dan validasi data penerima. 

KKS Merah Putih merupakan salah satu instrumen utama dalam pencairan bansos, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Besaran Dana yang Diterima KPM

Pada periode pencairan kali ini, KPM yang memenuhi syarat menerima bantuan dengan nominal berbeda. 

Beberapa penerima mendapatkan Rp600.000, sementara lainnya memperoleh hingga Rp1,1 juta. 

Perbedaan jumlah ini bergantung pada kategori penerima, termasuk validasi PKH serta KPM lama yang baru mendapat pencairan.

Kategori KPM yang Berhak Menerima

Tidak semua KPM memperoleh pencairan saldo KKS Merah Putih. Hanya mereka yang masuk dalam kategori penerima PKH validasi dan KPM lama yang bantuannya baru disalurkan. 

Proses pencairan dilakukan secara bertahap, sehingga masih ada kesempatan bagi KPM lainnya untuk menerima dana hingga akhir Maret 2025.

Cara Mengecek Status Penerimaan Bansos

Bagi KPM yang belum menerima pencairan, disarankan untuk mengecek status bansos melalui operator desa masing-masing atau berkonsultasi dengan pendamping sosial PKH. 

Data penerimaan dapat diakses melalui sistem 6NG, yang menunjukkan apakah bantuan akan cair dalam periode Januari–Maret 2025 atau tidak.

Faktor yang Menyebabkan Bantuan Tidak Cair

Beberapa KPM mungkin tidak lagi berhak menerima bansos karena berbagai faktor, seperti meninggal dunia, tidak ditemukan dalam data penerima, atau memiliki daya listrik di atas 2.200 VA. 

Selain itu, anggota ASN, TNI, Polri, tenaga kesehatan bersertifikasi, serta pekerja dengan gaji di atas UMR juga tidak masuk dalam daftar penerima.

Proses Verifikasi dan Sinkronisasi Data

Pada awal Maret 2025, dilakukan verifikasi ulang terhadap data penerima. Data yang dikumpulkan mencakup pekerjaan, aset, dan penggunaan listrik. 

Informasi ini kemudian disinkronkan dengan database PLN, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pertamina untuk memastikan kelayakan penerima bansos.

Harapan bagi KPM yang Belum Menerima Dana

Masyarakat yang belum mendapatkan pencairan tetap memiliki peluang hingga akhir bulan Maret. 

Beberapa bukti penarikan dana telah tersebar di media sosial, menunjukkan adanya pencairan dengan nominal berbeda, tergantung pada kategori penerima, seperti lansia atau anak sekolah.

Bukti Pencairan Dana di Beberapa Bank

Berdasarkan laporan di grup media sosial, beberapa KPM telah menerima pencairan melalui Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI. 

Misalnya, penerima dengan kategori lansia dan anak sekolah mendapatkan Rp1.196.000, sementara yang lain memperoleh Rp600.000 untuk kategori validasi tahap pertama tahun 2025.

Hati-Hati dengan Penipuan Pengusulan Bansos

Beredar pesan WhatsApp yang menawarkan pengusulan bansos melalui tautan tertentu dengan nominal bantuan Rp2,5 juta. 

Namun, Kemensos menegaskan bahwa informasi ini adalah hoaks. Masyarakat diminta untuk tidak mengklik tautan tersebut karena berisiko terhadap pencurian data pribadi.

Cara Resmi Mengusulkan Bansos

Kemensos hanya membuka dua jalur resmi untuk pengusulan bansos. Pertama, melalui musyawarah desa atau kelurahan (Musdes/Muskel). Kedua, melalui aplikasi resmi "Cek Bansos" dari Kemensos. 

Jika ada tautan lain yang beredar, masyarakat diminta untuk berhati-hati dan tidak terpancing penipuan.

Pastikan Data Anda Valid

Masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bansos disarankan untuk segera mengecek statusnya melalui operator desa atau aplikasi "Cek Bansos". 

Selain itu, waspada terhadap penipuan online yang mengatasnamakan Kemensos. 

Dengan memastikan data yang valid, peluang mendapatkan bantuan sosial akan tetap terbuka.