SOKOGURU - Pemerintah Republik Indonesia resmi memulai penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Triwulan II tahun 2025 kepada 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Program ini disalurkan melalui dua skema utama: Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dengan total anggaran mencapai Rp10 triliun.
Pakai Acuan DTSEN
Penyaluran bansos kali ini dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Penggunaan DTSEN sesuai dengan arahan Presiden untuk meningkatkan efektivitas program bansos.
Data ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi, sehingga lebih akurat dalam mengidentifikasi siapa saja yang berhak menerima bantuan.
Penjelasan Lengkap dari Menteri Sosial
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menjelaskan bahwa DTSEN akan menjadi fondasi utama dalam kebijakan penyaluran bantuan ke depan.
Dengan pendekatan berbasis data tunggal, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih penerima atau kesalahan sasaran dalam distribusi bantuan.
Dalam video resmi yang diunggah melalui akun Instagram Kemensos RI, Gus Ipul menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran bansos, mengingat dana yang digelontorkan sangat besar dan menyasar jutaan warga.
Apa Itu Program PKH dan BPNT?
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan bersyarat yang bertujuan meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan bantuan dalam bentuk saldo elektronik untuk membeli kebutuhan pangan di e-warung, sehingga masyarakat bisa mendapatkan gizi yang lebih baik dan terjangkau.
Harapan dan Dampak
Dengan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, pemerintah berharap dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah ini juga menjadi bentuk nyata komitmen negara dalam melindungi warganya yang paling rentan secara sosial dan ekonomi.
