SOKOGURU - Fenomena penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) pemerintah kembali menjadi sorotan tajam.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf belum lama ini menyebutkan, ada temuan awal yang cukup mengejutkan.
Pasalnya, data menunjukkan sebanyak 571.410 rekening penerima bansos pada tahun 2024 terindikasi kuat digunakan untuk aktivitas judi online.
Temuan ini merupakan hasil kerja sama yang intens antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Setengah Juta NIK Pemain Judi Online
Proses pemadanan data antara 28,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judi online, mengungkap adanya lebih dari setengah juta NIK yang identik.
Angka ini mengindikasikan sekitar 2% dari total penerima bansos juga terdaftar sebagai pemain judi online.
Gus Ipul--sapaan akrab Saifullah Yusuf, menjelaskan pentingnya koordinasi ini untuk memastikan efektivitas penyaluran dana bantuan.
"Jadi penelusuran itu, kita memerlukan koordinasi dengan PPATK supaya tahu dan ayang kita salurkan benar-benar dimanfaatkan atau tidak. Presiden mengizinkan kita untuk koordinasi dengan PPATK," ujar Gus Ipul kepada awak media, seperti dikutip dari laman Kemensos, Selasa (8/7).
Nilai Transaksi Judol Capai Ratusan Miliar Rupiah
PPATK mencatat adanya sekitar 7,5 juta transaksi terkait judi online dari kelompok penerima bansos ini, dengan total nilai mencapai Rp957 miliar.
Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, jika data tersebut bersifat awal dan baru berasal dari satu bank.
"Itu hasil sementara yang kita terima dari PPATK, nanti kita analisis dan evaluasi dulu. Kalau sudah semua kita terima datanya akan kita asesmen," ujarnya.
Perbaikan Sistem Penyaluran Bansos
Sebelumnya, pada penyaluran bansos triwulan II tahun 2025, Kemensos juga menemukan sekitar 300 ribu kasus gagal salur dari sekitar 3 juta penerima.
Masalah-masalah yang muncul antara lain ketidaksesuaian nama dan NIK, serta durasi penerimaan bantuan yang terlalu, bahkan hingga lebih dari satu dekade.
Berbagai temuan ini kemudian akan terus dievaluasi mendalam oleh Kemensos, terutama terhadap profil para penerima bansos.
Sebagai langkah perbaikan, mulai tahun 2025 penyaluran bansos berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025.(*)
