SOKOGURU, JAKARTA- Hingga saat ini, masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas (ratas) memerintahkan percepatan program listrik desa untuk 5.700 Desa dan 4.400 dusun.
Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, seusai mengikuti ratas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 25 Agustus 2025.
Kepala Negara memimpin ratas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Baca juga: Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Pendidikan: Mantabkan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda
Rapat tersebut diantaranya membahas evaluasi program ekonomi tahun 2025 yang masih berjalan sekaligus menyiapkan prospek kebijakan tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, salah satu fokus utama yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo adalah program elektrifikasi desa.
“Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029–2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” imbuhnya dalam keterangan resmi BPMI Setpres.
Baca juga: Ratas Percepatan MBG: Presiden Tekankan Pentingnya Sinergi Lintas Sektor
Menurut Menteri Bahlil, program listrik desa itu merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil di pelosok. Presiden Prabowo, kata Bahlil, secara tegas memerintahkan agar anggaran segera dialokasikan.
“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegasnya.
Selain elektrifikasi desa, tambah Bahlil, rapat juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi.
Baca juga: Presiden Prabowo Soroti Capaian MBG hingga Tolak ‘Serakahnomics’ di Sektor Pangan
“Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN,” ujar Bahlil. (SG-1)
