SOKOGURU - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini terbagi menjadi dua kategori, yakni paruh waktu dan penuh waktu.
Meskipun sama-sama berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), keduanya memiliki perbedaan dalam hal hak, masa kerja, dan besaran gaji.
PPPK Paruh Waktu umumnya bertugas dengan jam kerja terbatas, sementara PPPK Penuh Waktu menjalankan tugas penuh sesuai ketentuan jam kerja ASN.
Nomor Induk (NI) menjadi identitas resmi bagi PPPK, termasuk yang berstatus paruh waktu.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif, menegaskan bahwa NI PPPK Paruh Waktu adalah tanda sah seseorang telah menjadi ASN.
Dengan adanya NI, pegawai paruh waktu sudah berhak menerima gaji dari instansi pemerintah tempatnya bekerja, meski nominalnya disesuaikan dengan jam kerja dan tanggung jawabnya.
Baca Juga:
Selain berfungsi sebagai identitas, NI PPPK juga menjadi dasar administrasi kepegawaian seperti pengelolaan karier, layanan pensiun, dan jaminan sosial.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi lembaga resmi yang menerbitkan NI PPPK.
Proses ini penting agar seluruh data pegawai terintegrasi secara digital dan dapat dipantau melalui sistem Mola BKN.
Untuk mengecek NI PPPK Paruh Waktu 2025, masyarakat dapat mengakses laman resmi monitoring-siasn.bkn.go.id.
Langkahnya cukup mudah, yaitu memilih menu “Cek Layanan”, memasukkan nomor peserta seleksi, mengisi kode verifikasi, lalu menekan tombol “Monitor Usulan”.
Jika proses selesai, nomor NI akan muncul di layar, menandakan status ASN Anda sudah sah terdaftar.
FAQ: PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu 2025
1. Apa itu PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu?
PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN dengan jam kerja terbatas sesuai kesepakatan, sedangkan PPPK Penuh Waktu bekerja sesuai jam kerja standar ASN. (kata kunci: PPPK Paruh Waktu 2025, definisi PPPK Penuh Waktu)
2. Apakah PPPK Paruh Waktu mendapat gaji dari pemerintah?
Ya, PPPK Paruh Waktu tetap mendapat gaji sesuai ketentuan instansi, namun jumlahnya disesuaikan dengan jam kerja dan tanggung jawabnya. (kata kunci: gaji PPPK Paruh Waktu, tunjangan PPPK 2025)
3. Siapa yang berhak menerbitkan Nomor Induk (NI) PPPK?
Nomor Induk PPPK diterbitkan secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai tanda sah kepegawaian ASN. (kata kunci: Nomor Induk PPPK BKN, cara mendapatkan NI PPPK)
4. Bagaimana cara mengecek NI PPPK Paruh Waktu 2025?
Cek melalui laman resmi monitoring-siasn.bkn.go.id, pilih menu “Cek Layanan”, lalu masukkan nomor peserta dan kode verifikasi. (kata kunci: cek NI PPPK Paruh Waktu, situs BKN 2025)
5. Apa perbedaan utama antara PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu?
Perbedaan terletak pada jam kerja, hak tunjangan, serta durasi kontrak kerja. PPPK Penuh Waktu memiliki hak lebih lengkap dibanding Paruh Waktu. (kata kunci: perbedaan PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu)
6. Apakah PPPK Paruh Waktu mendapat jaminan pensiun?
Secara umum, PPPK Paruh Waktu belum mendapatkan jaminan pensiun penuh seperti ASN tetap, tergantung kebijakan instansi dan peraturan tahun berjalan. (kata kunci: pensiun PPPK Paruh Waktu, hak ASN PPPK)
7. Apakah PPPK Paruh Waktu bisa diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu?
Kemungkinan bisa, tergantung kebutuhan instansi, evaluasi kinerja, dan aturan seleksi ASN yang berlaku di tahun tersebut. (kata kunci: peluang PPPK Paruh Waktu 2025, konversi PPPK Penuh Waktu)
8. Berapa masa kontrak kerja PPPK Paruh Waktu?
Masa kerja PPPK Paruh Waktu biasanya mengikuti perjanjian kontrak, umumnya antara satu hingga lima tahun, tergantung kebutuhan instansi. (kata kunci: masa kerja PPPK Paruh Waktu, durasi kontrak PPPK)
9. Apakah PPPK Paruh Waktu mendapat pelatihan ASN?
Ya, PPPK Paruh Waktu berhak mengikuti pelatihan ASN untuk meningkatkan kompetensi, meski frekuensinya disesuaikan dengan waktu kerja. (kata kunci: pelatihan PPPK, kompetensi ASN 2025)
10. Apa keuntungan menjadi PPPK Paruh Waktu dibanding Penuh Waktu?
Keuntungan utamanya adalah fleksibilitas jam kerja, sehingga cocok untuk tenaga profesional yang ingin tetap berkontribusi di sektor publik tanpa komitmen penuh. (*)
