SOKOGURU - Di banyak daerah, bantuan sosial masih menjadi penopang penting bagi keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, terutama saat tekanan ekonomi belum sepenuhnya reda.
Program Keluarga Harapan kembali hadir pada 2025 dengan harapan yang sama: menjaga dapur tetap mengepul, anak tetap sekolah, dan layanan kesehatan tetap terjangkau.
Di balik angka dan skema, PKH selalu menyentuh sisi paling nyata dari kehidupan warga.
Pemerintah melanjutkan PKH 2025 sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk melindungi keluarga kurang mampu yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat.
Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan upaya besar menekan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara bertahap.
Bantuan tidak dimaksudkan sebagai solusi instan, tetapi sebagai penyangga agar keluarga tetap bertahan dan bergerak maju.
Memasuki akhir tahun, penyaluran PKH 2025 tahap keempat mulai dilakukan pada pertengahan hingga akhir Desember.
Di sejumlah wilayah, pendamping sosial sudah lebih dulu menyampaikan informasi kepada KPM agar tidak terjadi kebingungan saat pencairan.
Pemerintah memilih dua jalur utama, yakni Bank Himpunan Bank Milik Negara dan Kantor Pos, untuk memastikan bantuan sampai dengan cara yang paling memungkinkan bagi tiap keluarga.
Melalui Bank Himbara, dana PKH langsung masuk ke rekening penerima. Skema ini memberi keleluasaan bagi KPM untuk mencairkan bantuan sesuai kebutuhan, baik melalui ATM, agen bank, maupun layanan perbankan lainnya.
Bagi sebagian keluarga, metode ini dianggap lebih praktis karena tidak terikat waktu dan antrean panjang, sekaligus memberi rasa aman karena dana tersimpan dalam sistem perbankan.
Namun pemerintah juga menyadari tidak semua KPM memiliki akses perbankan. Di sinilah peran Kantor Pos menjadi krusial.
Melalui mekanisme pencairan langsung di kantor yang telah ditentukan, KPM cukup membawa identitas diri untuk diverifikasi oleh petugas.
Pendamping sosial biasanya hadir di lokasi untuk membantu mengarahkan warga, terutama lansia atau penerima yang belum terbiasa dengan prosedur administrasi.
Di lapangan, pencairan PKH sering kali menjadi momen penting bagi keluarga penerima.
Dana bantuan digunakan untuk membayar keperluan sekolah anak, membeli kebutuhan gizi, atau memeriksakan kesehatan ibu dan balita.
Pemerintah menekankan agar bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan program, bukan untuk konsumsi yang tidak mendesak, demi dampak jangka panjang yang lebih terasa.
Pendamping sosial dan pemerintah daerah memegang peran penting dalam menjaga kelancaran penyaluran.
Mereka memastikan data penerima tetap mutakhir dan membantu menyelesaikan kendala administratif yang kerap muncul.
Pemerintah juga terus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi tidak resmi dan tidak mempercayai pihak yang menjanjikan percepatan pencairan dengan imbalan tertentu.
PKH 2025 pada akhirnya bukan sekadar soal bantuan tunai, melainkan tentang keberlanjutan hidup keluarga di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya usai.
Dengan dua jalur penyaluran yang disiapkan, pemerintah berharap tidak ada KPM yang tertinggal.
Pertanyaannya kemudian, sejauh mana bantuan ini mampu menjadi pijakan bagi keluarga untuk bangkit dan lebih mandiri ke depan.
