SOKOGURU: Ketika pemerintah gencar menggaungkan keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 4,87 persen, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan wajah lain yang mencemaskan: pengangguran masih membayangi, bahkan cenderung membengkak.
Laporan terbaru Bank Dunia memberikan sinyal keras. Per Maret 2025, tingkat pengangguran terbuka Indonesia tercatat sebesar 5,45 persen atau sekitar 7,68 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Angka itu memang sedikit turun dibanding 5,45 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca juga: Job Fair Unpas 2025 Banjir Peminat! Pemkot Bandung Gaspol Tekan Pengangguran, Ini Strateginya
Namun bukan kabar baik jika dibarengi dengan fakta lain yang lebih mengkhawatirkan: gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi di berbagai sektor, terutama manufaktur dan teknologi.
Sepanjang semester pertama 2025, laporan Lembaga Kajian Ekonomi dan Industri mencatat lebih dari 150 ribu pekerja kehilangan pekerjaan, dengan penyumbang terbesar berasal dari industri padat karya.
Ironisnya, job fair yang digelar pemerintah pusat dan daerah justru menjadi potret buram lainnya. Ribuan pencari kerja memadati lokasi bursa kerja hanya untuk bersaing memperebutkan puluhan hingga ratusan lowongan kerja yang tersedia.
Sebanyak 2.517 lowongan kerja dari 64 perusahaan dibuka dalam ajang 'Bekasi Pasti Kerja Expo' yang digelar di President University Convention Centre, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Baca juga: Pengangguran Meningkat! DPR Desak Pemerintah Ciptakan Tenaga Kerja Mandiri
Namun, jumlah pencari kerja yang membludak hingga mencapai 91 ribu pelamar menunjukkan betapa ketatnya persaingan di tengah terbatasnya lapangan kerja.
Ketidakseimbangan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja
Fenomena ini menegaskan satu hal: ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja nyata.
Angka makro boleh terlihat menjanjikan, tetapi bila tidak dibarengi dengan serapan tenaga kerja yang optimal, maka pertumbuhan itu semata menjadi milik elite, bukan rakyat kebanyakan.
Pemerintah memang telah meluncurkan berbagai inisiatif, seperti program Kartu Prakerja, insentif untuk pelatihan vokasi, dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, skema ini belum menjawab akar persoalan.
Pasar kerja Indonesia belum mampu mengakomodasi jutaan angkatan kerja baru yang muncul tiap tahun—termasuk lulusan perguruan tinggi yang justru mendominasi daftar pengangguran terdidik.
Lebih buruk lagi, disrupsi digital dan otomasi membuat pekerjaan dengan keterampilan rendah dan menengah makin tergerus. Padahal, sebagian besar pekerja Indonesia masih berada di sektor informal atau setengah menganggur.
Pemerintah harus segera mempercepat reformasi struktural pasar kerja. Kebijakan industrialisasi harus diarahkan pada penyerapan tenaga kerja besar-besaran, bukan hanya mengejar nilai ekspor semata.
Baca juga: DPR Prihatin Maraknya Penutupan Pabrik dan Belasan Ribu Pekerja Kena PHK
Insentif fiskal untuk investasi padat karya, penguatan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri, serta jaminan perlindungan sosial bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) harus diperluas dan dievaluasi efektivitasnya.
Pemerintah juga perlu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis daerah agar penciptaan lapangan kerja tidak terpusat di kota-kota besar.
Pengembangan ekonomi hijau, pariwisata berkelanjutan, hingga pertanian modern bisa menjadi alternatif untuk menyerap tenaga kerja di daerah-daerah.
Pengangguran bukan sekadar soal statistik. Pengangguran adalah soal keadilan, martabat, dan masa depan bangsa.
Jangan sampai stabilitas ekonomi yang dibanggakan hari ini berubah menjadi ketidakstabilan sosial yang membahayakan di masa depan. (*)
