SOKOGURU, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ternyata sempat mengajukan permintaan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto tidak lama setelah dirinya resmi dilantik sebagai bendahara negara.
Permintaan itu berkaitan dengan langkah strategis untuk mempercepat realisasi belanja negara yang dinilai masih lambat serta mengurai hambatan investasi.
Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2025, Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya meminta izin langsung kepada Presiden Prabowo untuk membentuk tim lintas kementerian yang fokus pada percepatan program pemerintah.
“Saya bilang ke Pak Presiden waktu itu, Pak, boleh enggak saya bikin tim debottlenecking,” kata Purbaya.
Menurutnya, Presiden Prabowo langsung memberikan lampu hijau atas usulan tersebut.
Baca Juga:
Dari sinilah kemudian terbentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sebagai wadah koordinasi antar kementerian untuk memastikan program prioritas dapat berjalan sesuai target.
“Sampai sekarang disetujui. Jadi sebelum enggak disetujui, saya jalankan terus aja. Tapi bukan saya sendiri, itu dengan menteri-menteri lain, Menko Perekonomian dan menteri-menteri yang lain. Jadi saya enggak jalan sendiri. Takut juga dimarahin orang,” ujarnya.
Pembentukan Satgas P2SP sendiri bertujuan memastikan program-program strategis Presiden Prabowo benar-benar terealisasi dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga:
Tim ini menjadi motor penggerak untuk mempercepat proses birokrasi serta memperbaiki kinerja anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.
Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa Satgas ini memiliki tiga kelompok kerja (pokja).
Masing-masing terdiri dari Pokja Monitoring Anggaran, Pokja Percepatan Implementasi dan Debottlenecking, serta Pokja Deregulasi dan Penegakan Hukum.
Untuk pokja pertama, Ferry menuturkan bahwa pemerintah kini sedang fokus meninjau kembali realisasi anggaran di setiap kementerian dan lembaga (K/L) agar tidak ada dana yang mengendap tanpa terserap.
“Ini melalui Pokja bidang monitoring realisasi anggaran, ini kita sedang review berbagai anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, berapa pagunya, berapa serapannya, outlooknya berapa,” kata Ferry.
Ia menegaskan, proses evaluasi akan berlangsung hingga akhir Oktober 2025.
Bila ditemukan kementerian atau lembaga yang lamban membelanjakan anggarannya, maka dana tersebut akan segera dialihkan ke instansi lain yang dinilai lebih siap mengeksekusi program prioritas Presiden Prabowo.
“Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak, kalau tidak sesuai catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke teman-teman lain yang punya program lebih siap,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa Pokja II bertugas mengurai hambatan di sektor investasi dan dunia usaha (debottlenecking), sementara Pokja III berperan dalam aspek penegakan hukum dan deregulasi.
Namun, ia belum menyebutkan secara rinci siapa penanggung jawab di masing-masing pokja tersebut.
Berdasarkan struktur organisasi yang telah disepakati, Satgas P2SP diketuai oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua I dan Menko Bidang Pangan Zulkifli sebagai Ketua II.
Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjabat Wakil Ketua I, diikuti Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani sebagai Wakil Ketua II, dan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy sebagai Wakil Ketua III.
Satgas ini melibatkan hingga 29 menteri dan kepala badan, yang semuanya bertugas mempercepat implementasi program strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Dengan terbentuknya Satgas P2SP, diharapkan koordinasi antar lembaga dapat berjalan lebih solid, sekaligus menjawab tantangan realisasi anggaran yang selama ini kerap menjadi kendala utama dalam percepatan pembangunan nasional. (*)
