SOKOGURU, TANJUNG BALAI KARIMUN- Menyusul penangkapan 1.000 ton beras ilegal, yang diduga kuat diselundupkan tanpa prosedur karantina dan kepabeanan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), Senin, 19 Januari 2026.
Dalam sidak tersebut, ia menegaskan praktik itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap petani dan kedaulatan pangan nasional.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal,” ujarnya dalam keterangan resmi Kementerian Pertanian (Kementan).
“Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,” imbuh Amran di hadapan jajaran Bea Cukai, Karantina, TNI-Polri, dan pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil penindakan, sambungnya, aparat mengamankan total 1.000 ton beras ilegal, dengan 345 ton masih berada di gudang Bea Cukai. Beras tersebut diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang, wilayah yang secara faktual bukan daerah produsen beras, dengan tujuan ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau.
Menurut Mentan Amran, pola distribusi tersebut tidak masuk akal dan menguatkan dugaan penyelundupan.
“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” tegasnya.
Baca juga: Stok Akhir Tahun Cadangan Beras Indonesia Tertinggi, Aman Sampai Ramadan dan Lebaran 2026
Selain beras, aparat juga mengamankan gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih yang seluruhnya tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui tempat pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang.
Sebagian barang bukti dilelang sesuai ketentuan hukum, sementara komoditas berisiko tinggi dimusnahkan.
Lebih lanjut, Mentan Amran mengingatkan, pelanggaran karantina bukan sekadar persoalan volume atau nilai ekonomi, tetapi menyangkut risiko masuknya penyakit dan hama yang dapat menghancurkan sektor pertanian dan peternakan nasional.
Ia mencontohkan kasus masuknya penyakit mulut dan kuku (PMK) beberapa tahun lalu yang menyebabkan kerugian hingga Rp135 triliun akibat kematian jutaan ternak.
Baca juga: Indonesia Berhasil Capai Swasembada Pangan Nasional 2025, Terima Kasih Petani!
“Tidak peduli satu ton atau satu juta ton, kalau masuk tanpa prosedur karantina, dampaknya sama-sama berbahaya. Negara bisa rugi besar, petani dan peternak yang paling menderita,” tambahnya.
Mentan Amran memastikan penanganan kasus ini akan melibatkan Satgas Mabes, Polda, TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, dan Karantina, sesuai arahan Presiden RI untuk menindak tegas pelaku kejahatan pangan.
Ia menegaskan negara tidak akan kalah oleh segelintir oknum yang merusak kepercayaan dan mengganggu swasembada pangan yang telah dicapai.
“Kami akan jaga petani, jaga pangan, dan jaga negara. Tidak ada toleransi untuk praktik ilegal seperti ini,” katanya.
Tidak ada alasan Kepri kekurangan beras
Selain menindak tegas peredaran beras ilegal, Mentan Amran juga menyiapkan solusi konkret agar pasokan beras di seluruh wilayah Kepri, termasuk Batam tercukupi dan merata.
Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah pembangunan gudang Bulog di wilayah Kepri sebagai simpul distribusi beras dalam negeri.
Secara nasional, sambungnya, Indonesia berada dalam kondisi surplus beras dengan stok tertinggi sepanjang sejarah, sehingga tidak ada alasan satu pun daerah mengalami kekurangan.
“Stok akhir tahun kita 3,2 juta ton, tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Tidak ada alasan Kepri kekurangan beras,” ujarnya.
Untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan berkelanjutan, Amran pun meminta Bulog bertanggung jawab penuh menjaga ketersediaan beras di Kepri. Ia juga menyampaikan rencana pembangunan gudang Bulog di Tanjung Balai Karimun agar pasokan beras dalam negeri bisa tersimpan dan disalurkan secara merata.
“Kita akan bangun gudang di sini. Gudangnya harus penuh. Jangan sampai ada alasan kekurangan beras di Kepri,” katanya.
Menurutnya, keberadaan gudang Bulog di Tanjung Balai Karimun akan memperkuat sistem logistik pangan nasional, sekaligus menutup celah masuknya beras ilegal.
Dengan stok yang cukup dan distribusi yang terjaga, kebutuhan masyarakat Batam dan wilayah sekitarnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
“Bulog nanti yang mensuplai. Nasional kita aman, jadi daerah harus aman,” katanya.
Mentan Amran juga menegaskan bahwa pemerataan beras dalam negeri merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk menjaga stabilitas pangan, melindungi petani, dan memastikan konsumen memperoleh beras dengan harga yang wajar.
“Kebijakan Bapak Presiden jelas, apa yang terbaik untuk rakyat itu yang dilakukan. HPP naik untuk petani, HET terpasang untuk konsumen. Tapi jangan ada selundupan,” tegasnya. (SG-1)
