SOKOGURU, Jakarta- Agar perjalanan masyarakat lebih aman dan nyaman selama mudik Lebaran 2025, Pemerintah menyepakati sejumlah kebijakan strategis, termasuk memajukan jadwal libur sekolah hingga skema transportasi mudik gratis.
Libur sekolah dan madrasah yang awalnya dimulai 26 Maret 2025 telah dimajukan menjadi 21 Maret hingga 8 April 2025. Hal itu bertujuan untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat memimpin Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Rabu (5/3).
“Selain itu, ASN juga mendapatkan fleksibilitas kerja berdasarkan Surat Edaran Menpan RB No. 2 Tahun 2025, yang menetapkan kebijakan Flexible Working Arrangement pada 24-27 Maret 2025,” ujarnya dalam keterangan resmi Kemenko PMK, Kamis (6/3).
Baca juga: Mau Ikut Mudik Gratis Dahana 2025? Yuk, Cek Rute dan Cara Daftarnya
Pratikno menegaskan surat edaran dari Kemenpan RB bahwa Flexible Working Arrangement bagi ASN itu telah ditetapkan mulai 24-27 Maret 2025 sudah diterbitkan.
Kemudian, libur sekolah dan madrasah yang awalnya dimulai 26 Maret, dimajukan menjadi 21 Maret-8 April 2025. Rentang waktu yang lebih panjang ini diharapkan dapat mengurangi risiko penumpukan di jalur mudik maupun arus balik.
Pemerintah juga memastikan kesiapan armada transportasi darat, laut, dan udara, termasuk program mudik gratis yang akan dikelola melalui platform terpadu oleh Kementerian Perhubungan.
Platform itu bertujuan agar distribusi penumpang lebih merata sehingga tidak ada bus yang kelebihan atau kekurangan muatan.
Baca juga: Wacana Libur Sekolah Selama Ramadan, Anggota DPR: Perlu Kajian Mendalam
“Kita akan meluncurkan platform terpadu mudik gratis melalui Kementerian Perhubungan. Ini untuk memastikan distribusi yang merata, agar tidak ada bus yang penuh sementara ada bus lain yang kosong. Koordinasi dan konsolidasi data antarprovider sangat penting agar pengguna mudik gratis bisa terlayani dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, Menko PMK menyampaikan pemerintah telah mengecek kesiapan infrastruktur jalan, jembatan, serta potensi bencana seperti longsor dan banjir. Basarnas dan BNPB telah disiagakan di titik-titik rawan, dengan dukungan peralatan berat dan tim tanggap darurat.
Dari sisi tarif transportasi, lanjut Menko PMK, pemerintah telah mengatur skema diskon tarif tol serta penyesuaian harga tiket pesawat domestik untuk mengurangi kepadatan di tanggal-tanggal tertentu. Sementara itu, sektor pangan juga menjadi perhatian. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Badan Pangan Nasional, Menko PMK menegaskan bahwa stok pangan menjelang Lebaran mencukupi dan inflasi terkendali.
Baca juga: Mendag Budi Promosikan Produk UMKM Lewat Program BINA Lebaran di Sarinah
“Pak Kepala Badan Pangan Nasional sudah menyampaikan bahwa stok cukup berlimpah dan inflasi rendah. Kemenkes juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk mengecek kesehatan sopir angkutan umum agar keselamatan penumpang terjamin,” jelasnya.
Menko PMK juga meminta pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mempersiapkan infrastruktur seperti menyediakan rest area, serta meningkatkan layanan bagi pemudik. Selain itu, berbagai objek wisata juga telah dicek untuk memastikan kesiapan fasilitas liburan bagi masyarakat selama Idul Fitri.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Dikdasmen Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri BUMN Aminudin Ma’ruf, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.
Turut hadir Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BAPANAS Arief Prasetyo Adi, Kepala BASARNAS Mohammad Syafii, Seskemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhia G. L. Kalake, dan Sekjen Menteri Perhubungan Novie Riyanto Raharjo.
Kemudian Asisten Utama Operasi Kapolri Imam Sugianto, Asisten Operasi Panglima TNI Gabriel Lema, Staf Khusus Menteri Bidang Sumber Daya Air dan Kerja Sama Internasional Kementerian Pekerjaan Umum Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Deny Isworo. (SG-1)
