SOKOGURU, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, melontarkan kritik tajam terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026. 

Ia menilai bahwa dokumen tersebut belum secara tegas menjadikan ketahanan pangan dan perlindungan petani serta nelayan sebagai prioritas fiskal yang nyata.

Meski capaian pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan produksi beras diapresiasi, Saadiah menilai kebijakan anggaran masih mengabaikan persoalan mendasar seperti keadilan harga, distribusi manfaat yang merata, dan posisi petani dalam sistem pangan nasional.

Baca juga: Lahan Sawah 235 Hektare di Rorotan Diolah untuk Ketahanan Pangan Jakarta

“Ketahanan pangan bukan sekadar angka produksi dan stok, tapi juga memastikan petani dan nelayan mendapat keuntungan yang layak,” ujar Saadiah dalam pernyataan resmi, Rabu 21 Mei 2025.

Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty. (Dok.DPR RI)

Politikus Fraksi PKS ini juga menyoroti masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) di sejumlah daerah serta tingginya harga beras yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Pertumbuhan Ekonomi Belum Dirasakan Masyarakat Bawah

Kondisi ini, menurutnya, memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dirasakan oleh masyarakat bawah, terutama mereka yang menjadi ujung tombak sektor pangan.

Dorongan Hilirisasi dan Industrialisasi Lokal

Saadiah juga mendorong agar hilirisasi sektor pertanian dan perikanan dijadikan kebijakan strategis, agar petani tidak selamanya hanya menjadi penyedia bahan mentah yang lemah dalam rantai nilai.

“Tanpa industrialisasi berbasis lokal, petani akan tetap tersingkir dalam ekosistem pangan nasional,” katanya.

Baca juga: Ketahanan Pangan Tak Cukup Andalkan Produksi, Petani Harus Sejahtera

Ia menekankan pentingnya pembangunan industri pengolahan hasil tani dan perikanan, serta penguatan koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat. 

Menurutnya, inilah langkah konkret menuju kedaulatan pangan yang sejati, bukan sekadar ambisi produksi.

Kritik terhadap Program Superholding dan Koperasi Desa

Dalam hal fiskal, Saadiah juga memberi catatan khusus terhadap program Koperasi Desa Merah Putih dan pembentukan superholding Danantara. 

Ia menilai dua program besar itu perlu diarahkan untuk memperkuat ekosistem pangan nasional, bukan hanya mengejar efisiensi skala besar tanpa memperhatikan pelaku usaha kecil.

Baca juga: Hari Desa Nasional 2025, Desa Cibeureum Kulon Jadi Pusat Ketahanan Pangan

“Tanpa keberpihakan fiskal yang jelas, reformasi tata kelola subsidi, dan sistem data pangan yang akurat, ketahanan pangan hanya akan jadi slogan kosong,” tegasnya. (*)