SOKOGURU - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengonfirmasi bahwa jadwal penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2 akan dimulai pada Mei 2025. Menteri Sosial Saifulah Yusuf, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, menyampaikan bahwa penyaluran bansos akan dilakukan serentak setelah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) rampung.
Kemensos telah berkoordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan waktu yang tepat dalam penyaluran bansos tahap kedua. Menurut Saifulah Yusuf, survei DTSN yang dijalankan pendamping PKH akan selesai pada 30 April 2025, sehingga pencairan bansos PKH dan BPNT diperkirakan berlangsung mulai bulan Mei.
Baca Juga:
Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa tahun ini bansos akan disalurkan menggunakan data terbaru, yakni DTSN yang dikelola oleh BPS. Penggunaan DTSN dinilai penting untuk memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai sasaran, berbeda dengan data penyaluran bansos sebelumnya yang mengandalkan DTKS.
Dalam paparannya di hadapan DPR RI, Saifulah Yusuf menyatakan bahwa DTSN merupakan hasil integrasi dari data Regsosek, P3KE, dan DTKS yang dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Basis data baru ini diharapkan bisa meningkatkan akurasi sasaran bansos dan menjadi satu-satunya acuan bagi seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Baca Juga:
Proses pemutakhiran data ini, lanjut Gus Ipul, akan memunculkan dua kemungkinan, yaitu exclusion error dan inclusion error. Exclusion error terjadi ketika warga yang layak baru dimasukkan sebagai penerima bansos, sedangkan inclusion error berarti penerima lama yang tidak lagi layak akan dikeluarkan dari daftar penerima bansos.
Tahapan penyaluran bansos tahap 2 dimulai dengan pra-penyaluran pada Februari hingga April 2025, yang meliputi pengesahan data DTSN, penyesuaian regulasi, serta uji petik verifikasi dan validasi. Pada Mei 2025, akan dilakukan kick-off penyaluran bansos PKH dan BPNT secara serentak, dilengkapi pendampingan, monitoring, serta pembentukan desk pengaduan daring dan luring.
Baca Juga:
Menteri Sosial Saifulah Yusuf menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam penyaluran bansos, termasuk kemungkinan adanya inclusion dan exclusion error. Untuk itu, Kemensos bersama BPS, pemerintah daerah, dan lembaga penyalur akan terus melakukan pemeriksaan data dan verifikasi langsung di lapangan guna meminimalisasi kesalahan.
Pada bulan Juni 2025, Kemensos akan menindaklanjuti aduan masyarakat, melakukan evaluasi data, sinkronisasi ulang, serta rekonsiliasi penyaluran dengan sisa anggaran yang harus dikembalikan ke kas negara. Semua tahapan ini dilakukan demi memastikan bansos PKH dan BPNT tahap 2 tersalurkan tepat sasaran.
Baca Juga:
Dalam pernyataan resminya yang dilansir DetikNews, Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa selain menyalurkan bansos tahap kedua, Kemensos sedang menyiapkan data penerima untuk triwulan ketiga. Ground check di lapangan diperlukan agar calon penerima bansos benar-benar berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan kategori desil 1 dan 2.
Dengan kesiapan data DTSN, Kementerian Sosial optimistis penyaluran bansos tahap 2 akan berjalan lebih akurat dan adil. Saifulah Yusuf berharap distribusi bansos PKH dan BPNT tahun ini bisa membantu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia, sekaligus meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan pemerintah. (*)
