SOKOGURU, SUKABUMI — Kebijakan sektor pertanian terkait penyerapan gabah hasil panen petani kembali menjadi sorotan nasional. 

Tim Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan pertanian di Situ Gunung, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin 19 Mei 2025.

Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Noerdin, kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi petani sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) terkait penyerapan gabah dan jagung oleh negara.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Noerdin. (Dok.Wikimedia)

Petani Apresiasi Harga, Tapi Ada Catatan

Alex menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk nyata dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan pangan nasional.

Baca juga: Stok Beras Aman di Sumut, Namun Penyerapan Gabah Petani oleh Bulog Terus Dievaluasi

“Kami ingin dengar langsung dari petani bagaimana kebijakan ini berjalan di lapangan, khususnya terkait harga gabah Rp6.000/kg dan jagung Rp5.500/kg,” ujar Alex sebagaimana dilansir situs resmi DPR RI.  

Hasilnya? Petani mengapresiasi harga tersebut, namun tetap menyampaikan sejumlah catatan penting, mulai dari distribusi informasi hingga realisasi pembelian oleh pihak pelaksana, terutama Perum Bulog.

Bulog Jadi Sorotan, Rekomendasi Siap Disusun

Menurut Alex, mekanisme penyerapan hasil panen masih butuh penyempurnaan. 

Oleh karena itu, Panja dibentuk untuk menyerap keluhan petani dan menyusun rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem penyerapan hasil panen.

Baca juga: Ketidakjelasan Serapan Gabah Jelang Panen Raya, DPR Desak Pemerintah Beri Kepastian

“Inpres ini baru terbit awal Januari dan dimutakhirkan April, jadi masih dalam tahap awal implementasi. Tapi kita tidak boleh lengah,” ujarnya.

DPR RI mendorong semua pemangku kepentingan—Kementerian Pertanian, Perum Bulog, hingga Badan Pangan Nasional—untuk duduk bersama dan menyusun langkah-langkah yang lebih efektif dan berpihak pada petani.

Petani Harus Jadi Subjek, Bukan Korban Kebijakan

Panja Komisi IV berharap, kegiatan serap aspirasi seperti ini mampu menjadi jembatan antara petani dan pembuat kebijakan, sehingga program penyerapan berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan adil.

Baca juga: Bulog Diminta Naikkan Serapan Produksi Gabah/Beras di Puncak Panen Raya Padi pada Maret

“Tujuan kami jelas: agar Inpres ini betul-betul berpihak pada petani, bukan hanya angka di atas kertas,” tutup politikus PDI Perjuangan tersebut. (*)