SOKOGURU, JAKARTA: Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menegaskan pentingnya pembentukan kelembagaan khusus yang solid untuk menangani promosi pariwisata Indonesia.
Hal ini disampaikan Chusnunia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan asosiasi dan pelaku industri pariwisata di Nusantara I, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Nuni, sapaan akrabnya, Indonesia membutuhkan sebuah lembaga yang terstruktur dan kuat dalam mempromosikan pariwisata, mirip dengan lembaga "tourism board" yang ada di negara-negara lain.
Baca juga: Perkuat Ekonomi Syariah di Aceh, BSI Dorong UMKM dan Pariwisata Lokal Berkembang
"Kita membutuhkan kelembagaan yang betul-betul kokoh untuk menangani promosi pariwisata, agar lebih efektif dan berdaya guna," ujar Nuni dalam keterangan pers, Selasa (18/3).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim. (Ist.DPR RI)
Saat ini, Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) sudah berfungsi dalam mendukung sektor pariwisata. Namun, Chusnunia menilai bahwa peran BPPI masih belum maksimal.
Bentuk Lembaga Baru yang Tak Hanya Fokus Promosi
Ia mengusulkan agar lembaga baru tersebut tidak hanya fokus pada promosi, tetapi juga mencakup pengembangan ekosistem pariwisata secara menyeluruh, termasuk pendanaan dan pengelolaannya.
Kunjungan Wisatawan ke Indonesia Masih di Bawah Malaysia dan Thailand
Dalam rapat tersebut, Chusnunia juga menyoroti jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia yang masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga.
Baca juga: Komisi VII DPR RI Dorong Penguatan Pariwisata dan UMKM di Sumatera Selatan
Saat ini, Indonesia mencatatkan sekitar 14 juta kunjungan wisatawan per tahun, jauh di bawah Malaysia yang mencapai lebih dari 25 juta dan Thailand yang mencatat lebih dari 30 juta kunjungan.
Bahkan, Vietnam kini sudah melampaui Indonesia dalam hal jumlah wisatawan yang berkunjung.
“Kita harus melakukan percepatan. Jepang, misalnya, sudah sangat maju dalam promosi digital, dan kita juga harus bisa membaca perubahan ini agar Indonesia lebih kompetitif di pasar global,” tambahnya.
Data yang dipaparkan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menunjukkan bahwa rasio anggaran promosi pariwisata Indonesia sangat jauh tertinggal.
Saat ini, Indonesia memiliki rasio anggaran 1:60 dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan, sementara Malaysia berada di angka 1:300.
Chusnunia berharap bahwa dengan adanya lembaga baru yang diusulkan, rasio tersebut bisa meningkat menjadi lebih dari 1:100.
"Dengan begitu, kita harap jumlah kunjungan wisatawan bisa naik dua hingga tiga kali lipat," katanya.
Menyambut Perubahan melalui RUU Pariwisata
Komisi VII DPR RI juga sedang merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pariwisata yang akan mengakomodasi perubahan dalam industri pariwisata.
RUU ini dirancang agar lebih implementatif, dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga pelaku industri, seperti perhotelan, transportasi, dan pemandu wisata.
Baca juga: Angin Segar Pariwisata: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 10 Persen
“Kami ingin memastikan bahwa aturan ini benar-benar dapat diterapkan di lapangan dan menjawab tantangan yang ada,” ungkap Nuni.
Tantangan Menjelang Liburan Lebaran
Menjelang musim liburan Lebaran, Chusnunia juga mengingatkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk lebih serius dalam menangani isu-isu penting seperti harga tiket transportasi, kebersihan fasilitas wisata, serta keamanan wisatawan.
“Kita ingin memastikan bahwa program wisata bersih bukan sekadar seremonial, tetapi benar-benar berkelanjutan. Selain itu, keselamatan wisatawan juga harus menjadi prioritas utama, agar tidak ada lagi kasus kriminalitas yang menimpa wisatawan, baik domestik maupun mancanegara,” tegas Nuni.
Bijak dalam Pengelolaan Keuangan Liburan
Chusnunia juga mengimbau masyarakat untuk bijak dalam mengelola pengeluaran selama liburan, mengingat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
“Di tengah situasi ekonomi yang menantang, kita harus lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran, termasuk saat berwisata,” pungkasnya.
Dengan dukungan dari Komisi VII DPR RI dan berbagai pihak terkait, diharapkan sektor pariwisata Indonesia dapat menjadi lebih kompetitif dan mampu bersaing di tingkat global.(SG-2)
