SOKOGURU, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya.
Asep menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah demi kelancaran program MBG.
Menurut Asep, agar MBG bisa berjalan secara efektif dan merata di seluruh wilayah, koordinasi yang intens dan berkelanjutan antara berbagai pihak adalah kunci utama.
Baca juga: Keracunan Massal Kembali Terjadi! Program Makan Bergizi Gratis Disorot DPR: Waktunya Audit Total!
Legislator asal Dapil Jawa Barat II ini menyampaikan hal tersebut dalam rilis resmi yang diterima Parlementaria, Rabu 6 Mei 2025.
Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya.
“Kami mendorong terus adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, pihak legislatif, dan Pemerintah Pusat agar program MBG ini segera terealisasi secara efektif,” ujarnya.
Ketimpangan Distribusi MBG Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Asep juga mengungkapkan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Gizi Nasional (BGN), isu ketimpangan distribusi makanan bergizi gratis masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Ada sekolah yang sudah dapat, tapi sekolah tetangganya belum padahal letaknya berdekatan. Ini harus segera diselesaikan oleh BGN,” tegasnya.
Baca juga: DPR Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Usai Kasus Keracunan dan Tunggakan Rp1 Miliar
Lebih lanjut, politikus PKB tersebut melihat potensi besar dari dapur MBG untuk menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya bisa menekan angka pengangguran di daerah.
“Kalau dihitung secara nasional, dapur MBG di setiap kabupaten bisa menyerap banyak tenaga kerja dan bantu atasi masalah pengangguran,” jelasnya.
Baca juga: Insiden Keracunan di Sukoharjo, DPR Desak Evaluasi Program Makanan Bergizi
Asep menegaskan, selain memberikan gizi seimbang bagi anak sekolah, program MBG juga bisa menjadi solusi ekonomi lokal jika dikelola dengan baik, terutama dalam menyerap SDM dari lingkungan sekitar.
“Kami berharap MBG ini bukan hanya menyuplai gizi, tapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian lokal,” pungkasnya. (*)