SOKOGURU, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengumumkan langkah tegas dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Pemuda-pemuda yang membuat keresahan di masyarakat akan dibawa ke barak militer untuk mengikuti pendidikan bela negara dan kedisiplinan.
Langkah ini diumumkan langsung oleh KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—melalui video yang diunggah di akun Instagram resminya pada Sabtu 10 Mei /2025.
Baca juga: Dedi Mulyadi Raih Apresiasi Mendagri! Realisasi Pendapatan Jabar Tertinggi Nasional, Capai 32 Persen
Ia menegaskan bahwa mereka yang tidak memenuhi unsur pidana, namun meresahkan warga, akan dibina secara khusus di barak militer.
"Yang berperilaku pidana tentu akan diproses hukum. Tapi yang hanya bikin resah, akan kami kirim ke barak militer untuk dibina," ujarnya.
Pelaksanaan Pendidikan akan Dilaksanakan ada Juni mendatang
Menurut KDM, program ini akan digelar setelah pelaksanaan program pendidikan bela negara dan kedisiplinan untuk anak-anak selesai, yang ditargetkan berjalan mulai Juni 2025.
"Setelah anak-anak selesai, giliran pemuda nakal, preman, tukang mabuk, pengganggu pasar, perempatan, bahkan investasi. Mereka akan kami arahkan ikut pendidikan bela negara di barak militer," tegasnya.
Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Gangster Remaja di Jabar Gunakan Medsos untuk Bangun Jaringan Kekerasan
Program ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Jabar untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat dan investor.
Dedi ingin memastikan bahwa ruang publik tidak lagi dikuasai oleh individu yang meresahkan, sekaligus memberi mereka kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
Sekretaris Bakesbangpol Siap Mendukung
Sementara itu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat, Sapta Yulianto Dasuki, menyatakan kesiapan jajarannya dalam mendukung program ini. Mulai dari pendataan hingga teknis pelaksanaan tengah dipersiapkan.
Baca juga: DPR RI Warning Dedi Mulyadi: Vasektomi Syarat Bansos dan Militerisasi Siswa Langgar HAM!
“Kami siapkan semuanya, termasuk pendataan calon peserta agar jelas jumlahnya. Tujuannya agar program ini berjalan lancar,” katanya.
Program ini digadang-gadang menjadi solusi alternatif atas keresahan masyarakat terhadap ulah oknum preman dan pemuda yang kerap mengganggu ketertiban umum, namun tidak bisa dijerat secara hukum. (*)
