SOKOGURU — Menjelang akhir Mei 2025, informasi seputar pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 2 makin ramai di media sosial. Berbagai bukti struk penarikan senilai Rp600.000 beredar luas, memicu pertanyaan: benarkah bansos sudah cair?
Channel YouTube DIARY BANSOS, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi valid bahwa bantuan PKH dan BPNT tahap dua sudah dicairkan ke KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
“Jangan tergesa-gesa mengecek ATM, tunggu keterangan SP2D SI di 6NG,” ujar narator dalam videonya, seperti dikutip sokoguru.id Juma, 30 Mei 2025.
Fakta Seputar SP2D dan Status Pencairan Hari Ini
Meskipun Menteri Sosial RI telah mengumumkan bahwa bantuan sosial tahap 2 sudah mulai disalurkan sejak 28 Mei 2025, faktanya hingga 30 Mei, baik melalui rekening KKS bank Himbara maupun penyaluran via PT Pos Indonesia, belum ada bukti resmi pencairan.
Hasil pantauan status di aplikasi 6NG (Next Generation PKH):
Di menu View DTKS untuk PKH dan BPNT periode April–Juni 2025, status belum muncul.
Di submenu Evaluasi Komponen PKH, proses evaluasi masih berlangsung.
Status SP2D di akun pendamping, operator desa, maupun supervisor Dinas Sosial kabupaten/kota masih kosong (belum SI).
Waspadai Struk Penarikan Fiktif Rp600 Ribu!
Beredarnya struk ATM dengan nominal Rp600.000 tidak serta-merta membuktikan bansos sudah cair. Bisa jadi:
1. Dana tersebut adalah bantuan BPNT.
2. Bisa juga merupakan dana PKH.
3. Atau bahkan transaksi nonbansos yang disebarkan di grup media sosial dan menyesatkan KPM.
Narator mengingatkan, “Jangan sampai tertipu informasi palsu yang tidak bisa diverifikasi. Banyak yang membagikan struk palsu demi konten.”
Pergerakan di Bank Masih Sebatas “Rekening Berhasil”
Di beberapa wilayah, khususnya pengguna KKS Bank BSI, ada indikasi rekening berhasil terbentuk.
Namun, status SP2D masih belum berstatus “SI” (Standing Instruction), yang artinya dana belum bisa dicairkan.
“Tanpa status SI, artinya belum terjadi penyaluran. Maka, sabar adalah kunci,” ungkap kanal DIARY BANSOS.
Kapan Bansos Cair? Ini Syaratnya
Pencairan hanya bisa dilakukan setelah:
1. SP2D muncul dan berstatus SI di sistem 6NG.
2. Ada konfirmasi resmi dari pendamping PKH atau operator desa.
3. Pihak bank atau PT Pos Indonesia telah menerima instruksi salur.
Pesan untuk KPM: Jangan Terlalu Sering Cek ATM
Peringatan juga disampaikan kepada para penerima manfaat untuk tidak terlalu sering mengecek saldo KKS di ATM atau agen, karena bisa berisiko menimbulkan masalah teknis.
“Lebih baik tunggu info dari pendamping atau pantau status SP2D,” tegas narator.(*)
