Bansos Akhir Tahun 2025 Masih Jalan, Ini Cara Cek PKH, BPNT, dan BLT Resmi

SOKOGURU - Menjelang akhir tahun, banyak keluarga menggantungkan harapan pada bantuan sosial untuk menjaga dapur tetap mengepul di tengah kebutuhan yang kian rapat. 

Di berbagai daerah, obrolan tentang bansos kerap muncul di warung, grup WhatsApp warga, hingga antrean ATM dan kantor pos. 

Pertanyaan yang paling sering terdengar sederhana, tetapi krusial: apakah bantuan masih cair, dan bagaimana cara mengeceknya tanpa ribet.

Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial pada Desember 2025 tetap berjalan sesuai skema yang telah ditetapkan. 

Melalui Kementerian Sosial, masyarakat diberi akses untuk memantau status penerimaan bansos secara mandiri, cukup menggunakan ponsel dan data KTP. 

Cara ini dirancang agar warga tidak perlu bolak-balik ke kantor dinas atau menunggu informasi yang belum tentu akurat.

Pengecekan bansos menjadi penting karena tidak semua penerima pada tahap sebelumnya otomatis kembali menerima bantuan di tahap berikutnya. 

Data penerima terus diperbarui berdasarkan hasil verifikasi dan pemadanan, sehingga status bisa berubah. 

Karena itu, mengecek secara berkala menjadi langkah paling aman agar masyarakat tidak salah informasi.

Pada Desember 2025, setidaknya ada tiga jenis bantuan yang masih menjadi perhatian publik. 

Program Keluarga Harapan atau PKH memasuki tahap keempat, yang mencakup periode Oktober hingga Desember. 

Dalam skema ini, bantuan disalurkan empat kali dalam setahun dan menyasar sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat dengan besaran berbeda sesuai kategori.

Meski alokasi anggaran PKH tidak mengalami perubahan, sasaran penerima bisa bergeser. 

Sebagian keluarga yang menerima bantuan pada triwulan sebelumnya bisa saja tidak lagi terdaftar pada tahap akhir tahun. 

Inilah sebabnya pemerintah mendorong masyarakat untuk aktif mengecek status penerimaan melalui sistem resmi, bukan dari kabar berantai.

Selain PKH, Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT juga masih disalurkan pada periode yang sama. 

Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik senilai Rp600.000 untuk tiga bulan. 

Saldo tersebut dapat dimanfaatkan melalui rekening penerima atau diambil lewat mekanisme penyaluran yang telah ditentukan, termasuk kantor pos di wilayah masing-masing.

Pemerintah menegaskan BPNT difokuskan untuk menjaga daya beli keluarga kurang mampu terhadap kebutuhan pangan. 

Penyalurannya dilakukan bersamaan dengan PKH agar lebih efisien dan mudah dipantau, baik oleh penerima maupun oleh pemerintah daerah.

Program lain yang turut menyita perhatian adalah Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra. 

Bantuan ini bernilai total Rp900.000, yang merupakan akumulasi Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember. 

BLT Kesra menjadi bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional di akhir tahun.

Untuk mengetahui apakah nama terdaftar sebagai penerima, masyarakat dapat menggunakan situs resmi Cek Bansos Kemensos. 

Setelah membuka laman tersebut, pengguna cukup mengisi data wilayah, nama lengkap sesuai KTP, serta kode verifikasi yang tersedia. 

Dalam hitungan detik, sistem akan menampilkan status bantuan yang diterima.

Alternatif lain adalah melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di toko aplikasi ponsel. 

Setelah melakukan registrasi dan masuk ke akun, pengguna bisa mengecek status bansos dengan alur yang serupa. 

Akses ini dibuat agar warga bisa memantau bantuan kapan saja tanpa harus menunggu pengumuman manual.

Belakangan, beredar pula kabar bahwa bansos PKH akan dihentikan atau diganti pada 2026. 

Informasi tersebut dipastikan tidak benar. Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyampaikan rencana penghapusan PKH. 

Justru, program ini masih akan menyasar sekitar 10 juta keluarga dengan besaran bantuan antara Rp225.000 hingga Rp1.000.000 per tahap.

Sementara itu, BLT Kesra dipastikan tidak berlanjut pada 2026. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Tentu kita belum putuskan, karena ini stimulan di akhir tahun," kata Airlangga di Jakarta pada 22 Desember 2025.

Di tengah derasnya informasi yang beredar, kemampuan masyarakat untuk mengecek data secara mandiri menjadi kunci. 

Akses yang terbuka bukan hanya soal kemudahan, tetapi juga cara menjaga hak warga agar tidak terlewat, sekaligus mencegah salah paham yang kerap berujung keresahan di tingkat akar rumput.

Tabel Data & Fakta 

(*)