SOKOGURU, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap menghadapi musim kemarau tahun 2025.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga mengambil langkah antisipatif terhadap potensi gangguan cuaca dan dampak iklim tidak menentu seperti curah hujan tinggi di luar wilayah ibu kota yang dapat berdampak pada Jakarta.
Pemprov DKI Berkoordinasi dengan BMKG
Dalam keterangannya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/6), Pramono menyebut telah melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait prediksi musim kemarau dan langkah antisipasi yang diperlukan.
Baca juga: Komisi B DPRD DKI Jakarta Sebut Digitalisasi Parkir Bisa Tekan Kebocoran Retribusi
“BMKG sudah mengirimkan prediksi secara rinci, dan tentu saja Pemprov DKI langsung menyiapkan antisipasi,” ujar Pramono.
Lebih dari 500 Pompa Disiapkan Hadapi Genangan & Kemacetan
Guna mengantisipasi genangan air maupun potensi banjir lokal di tengah musim kemarau yang diprediksi lebih singkat, Pemprov DKI telah menyiapkan lebih dari 500 pompa air di titik-titik rawan.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya respons cepat terhadap perubahan cuaca yang tak menentu, termasuk curah hujan yang datang dari wilayah penyangga seperti Bogor dan sekitarnya, yang kerap memicu genangan hingga kemacetan parah di Jakarta Barat.
Baca juga: Mayoritas Warga Jakarta Puas atas Kinerja Pramono Anung dan Rano Karno
“Dampaknya terasa, seperti beberapa hari lalu terjadi kemacetan parah di Jakarta Barat akibat cuaca dari luar kota,” jelasnya.
Stok Pangan Aman, Penanganan Genangan Harus Real-Time
Tak hanya dari sisi infrastruktur, kesiapan pasokan pangan di Jakarta juga dipastikan aman dan terkendali. Pramono menekankan bahwa sistem distribusi berjalan baik dan tetap dipantau.
Baca juga: Pluit, Jakarta Utara Kembali Diterjang Rob! Warga Diminta Siaga hingga Akhir Juni 2025
Ia juga menyoroti pentingnya respon cepat dan dinamis dalam menangani genangan air, seperti yang terjadi di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, yang membutuhkan penanganan waktu ke waktu (time by time).
“Penanganannya tidak bisa ditunda. Harus real-time. Kami terus berkoordinasi dengan semua pihak,” tegasnya.(*)
