SOKOGURU, CEK FAKTA - Mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sasaran penyebaran hoaks di media sosial.
Beragam narasi palsu beredar dengan cepat, menyeret namanya dalam isu politik hingga ekonomi yang tak berdasar.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana figur publik seperti Jokowi masih kerap dijadikan bahan manipulasi informasi untuk menarik perhatian publik digital.
Salah satu hoaks yang ramai dibicarakan adalah artikel palsu berjudul “Ketua Harian PSI Ahmad Ali Usulkan ke Relawan Duet Gibran-Jokowi Presiden dan Wakil Presiden 2029”.
Unggahan ini muncul di Facebook pada 22 Oktober 2025 dan memicu berbagai komentar sinis.
Dalam narasi yang menyertai unggahan tersebut, akun pengunggah menulis, “Katanya dulu nggak suka politik anaknya, kok sekarang mau lanjut terus maju berdua lagi!”
Baca Juga:
Padahal, faktanya, tidak ada pernyataan resmi dari Ahmad Ali maupun PSI mengenai usulan tersebut.
Hoaks lain yang menyebar menampilkan cuplikan artikel bertajuk “Jokowi Muda Saja Jika Menkeu Tidak Mau Bayar Utang Kereta Cepat, Rakyatkan Ada Patungan Membayar Utang Whoosh Tiga Tahun Lunas”.
Unggahan ini beredar pada 27 Oktober 2025 di Facebook, memancing respons negatif dari warganet.
Faktanya, tidak pernah ada pernyataan Jokowi yang meminta rakyat patungan untuk melunasi utang proyek kereta cepat Whoosh.
Hoaks semacam ini sengaja dibuat untuk membangun sentimen negatif di ruang digital.
Selanjutnya, beredar pula unggahan yang mengklaim Jokowi berharap pemfitnahnya soal ijazah palsu mendapat azab.
Postingan itu menampilkan tangkapan layar bertuliskan “Jokowi: Saya Berharap Yang Memfitnah Saya Ijazah Palsu Dapat Azab.
Jokowi: Saya Terzolimi Sedih Jiwa Saya”. Unggahan yang muncul sejak 21 Oktober 2025 ini terbukti palsu.
Tidak ada sumber berita valid maupun pernyataan resmi yang mendukung klaim tersebut.
Baca Juga:
Konten seperti ini hanya memperkeruh persepsi publik terhadap mantan kepala negara.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dengan unggahan yang belum terverifikasi.
Penting untuk memeriksa sumber berita dan memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya.
Upaya melawan hoaks bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap pengguna media sosial agar ruang digital tetap sehat dan terpercaya. (*)
