SOKOGURU - Penyaluran Bantuan Sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2025 kembali mencuri perhatian publik.

Ribuan masyarakat di berbagai daerah mulai mempertanyakan apakah mereka masih menjadi penerima bansos PKH dan BPNT 2025, atau justru akan tergantikan.

Bahkan, tidak sedikit yang mendadak panik setelah mendengar kabar jika pemerintah menghapus 1,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dari jumlah KPM yang dicoret tersebut, kemudian anggaran bansos yang ada dialokasikan kepada penerima orang baru dari kategori miskin ekstrem.

Perubahan besar ini terjadi sebagai bagian dari evaluasi Data Tungga Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dilakukan secara menyeluruh oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, terutama di tengah target nasional untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dalam beberapa tahun ke depan.

Agar masyarakat tidak salah paham dan terhindar dari berita hoaks, berikut ini 3 fakta tentang bansos PKH dan BPNT tahap 2 2025 yang perlu diketahui.

1. 1,8 Juta Penerima Lama Dicoret

Pada tahap kedua ini, sebanyak 1,8 juta penerima bantuan dari gelombang sebelumnya resmi dicabut haknya sebagai penerima bansos.

Proses pencoretan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan pembaruan data sosial ekonomi masyarakat.

Banyak dari penerima lama tersebut, dinyatakan sudah tidak memenuhi kriteria karena dianggap telah memiliki penghasilan yang mencukupi, atau mengalami peningkatan kesejahteraan.

Kebijakan ini tidak dilakukan sembarangan. Data yang digunakan untuk mencoret penerima lama berasal dari sistem terpadu milik Kemensos yang mengandalkan berbagai sumber.

Termasuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hasil survei lapangan, dan masukan dari pemerintah daerah. Tujuannya adalah menyaring data agar lebih akurat dan adil bagi seluruh warga negara.

2. Jutaan Warga Miskin Ekstrem Masuk Daftar Penerima Baru

Sementara itu, pemerintah juga menambahkan 1,8 juta nama baru sebagai penerima bansos, khususnya dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Ini adalah masyarakat yang selama ini hidup dalam keterbatasan, namun belum pernah mendapatkan bantuan karena tidak terdata secara resmi atau terlambat masuk dalam sistem.

Langkah ini merupakan bagian dari program strategis nasional untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2025, sebagaimana yang telah ditargetkan sejak tahun-tahun sebelumnya.

Data penerima baru difokuskan pada mereka yang tinggal di daerah tertinggal, pedesaan terpencil, dan wilayah rawan kemiskinan yang sulit dijangkau sebelumnya.

Para penerima baru ini dipilih berdasarkan verifikasi berlapis. Pemerintah juga menggandeng pendamping sosial, aparat desa, dan tokoh masyarakat untuk membantu proses pendataan yang lebih transparan.

3. Tidak Bisa Sembarangan Cek Status Desil Ekonomi

Dikutip dari kanal YouTube Ach Harris Effendi, Rabu (11/6), banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait, “Apakah saya masih layak menerima bansos?” atau “Bagaimana cara mengecek desil ekonomi saya?”

Sayangnya, pengecekan desil tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat umum.

Hal ini karena data desil ekonomi bersifat rahasia dan hanya bisa diakses oleh petugas resmi seperti pendamping PKH atau petugas Dinas Sosial.

Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab yang menyebarkan tautan palsu atau aplikasi pengecekan bansos yang meminta data pribadi seperti NIK atau nomor KK.

Padahal, itu bisa menjadi modus penipuan yang membahayakan. Masyarakat diminta waspada dan hanya mempercayai informasi dari kanal resmi pemerintah, baik dari situs Kemensos maupun notifikasi langsung dari pendamping PKH di wilayah masing-masing.

Penyaluran Bansos Kemensos Tahap 2 Fokus pada Akurasi dan Keadilan

Perlu dipahami bahwa penyaluran bansos tahap kedua tahun ini bukan hanya soal memberikan uang kepada warga, tetapi juga menyangkut validasi dan pembaruan data penerima.

Pemerintah tengah berusaha keras agar bantuan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan, bukan sekadar mereka yang tercatat secara administratif.

Selain itu, proses penyaluran kali ini diikuti dengan pemantauan ketat di lapangan, untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dana atau penyaluran ganda.

Jangan Panik, Tetap Cermat dan Bijak

Perubahan daftar penerima bansos memang bisa menimbulkan kecemasan, namun penting bagi masyarakat untuk tidak panik dan tetap bijak menyikapi informasi yang beredar.

Jika Anda merasa benar-benar layak menerima bantuan, tetaplah tenang dan tunggu informasi resmi dari petugas.

Jika ternyata nama Anda tidak lagi tercantum, evaluasi kembali kondisi ekonomi keluarga dan cari tahu jalur bantuan lain yang mungkin lebih sesuai.

Bansos tahap 2 ini menjadi momentum penting untuk membenahi sistem bantuan sosial di Indonesia agar lebih adil, akurat, dan tepat sasaran.

Pemerintah sedang berupaya menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan masyarakat pun diharapkan bisa berpartisipasi dengan tidak mudah termakan isu palsu serta selalu memverifikasi info yang diterima. (*)